BANDAR LAMPUNG — Wacana penghapusan unsur kerugian keuangan negara dari doktrin Hukum Pidana Korupsi yang disuarakan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memicu gelombang penolakan keras dari kalangan praktisi dan akademisi hukum.
Usulan yang dibingkai dengan alasan efisiensi investasi dan perlindungan diskresi pejabat tersebut dinilai memicu kesenjangan (mismatch) mendasar antara perspektif pragmatisme ekonomi dengan ratio legis serta asas-asas hukum pidana antikorupsi.
Praktisi Hukum sekaligus Advokat dari Law Firm ODP, Osep Doddy, secara tegas menolak ide dan gagasan tersebut. Menurutnya, pemikiran untuk mendegradasi atau menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan pandangan yang "sesat dan menyesatkan" serta membahayakan tata kelola keuangan publik.
Osep Doddy memaparkan tiga alasan utama mengapa gagasan tersebut wajib ditolak secara substansial:
1. Membalikkan Ratio Legis Pembentukan UU Tipikor Tujuan utama pembentukan UU Tipikor—khususnya Pasal 2 dan Pasal 3—adalah untuk melindungi kekayaan dan aset publik yang dibiayai dari uang rakyat (APBN, APBD, hingga BUMN). Jika fokus pengembalian dan perlindungan keuangan negara didegradasi dengan dalih menghambat pembangunan atau investasi, orientasi hukum telah bergeser dari kepentingan publik (public interest) menjadi pemakluman terhadap praktik memperkaya diri sendiri atau korporasi secara melawan hukum (unjust enrichment). Hal ini dinilai melegalkan moral hazard berkedok diskresi bisnis.
2. Kerangka Berpikir Ekonomis yang Membutakan Keadilan Substansial Pendekatan teknokrasi ekonomi dinilai sering terjebak pada logika "yang penting proyek selesai dan ekonomi berputar" tanpa memedulikan kebocoran anggaran. Dalam doktrin hukum pidana, kepatuhan pada proses hukum (due process of law) serta integritas pejabat publik tidak bisa ditukar dengan efisiensi ekonomi semata. Membiarkan tindakan yang merugikan keuangan negara tanpa jerat pidana korupsi hanya karena tidak terbukti adanya suap langsung sama saja dengan melegalkan grand corruption yang terselubung di balik skema korporasi.
3. Memanjakan Korporasi dan Individu Nakal Narasi yang mengklaim agar "pejabat tidak takut mengambil keputusan" dinilai berpotensi memberikan ruang impunitas. Korporasi penyedia barang/jasa atau mitra pemerintah yang melakukan mark-up harga maupun proyek fiktif tidak akan bisa diseret dengan pasal korupsi jika tidak terbukti menyuap. Akibatnya, penggerogotan uang negara bernilai triliunan rupiah hanya akan dianggap sebagai sanksi administrasi atau kesalahan perdata biasa yang risikonya dengan mudah ditutup oleh keuntungan korporasi.
Osep Doddy menekankan bahwa mengeksploitasi jargon "harmonisasi UNCAC" atau "efisiensi ekonomi" untuk mengikis norma dasar perlindungan keuangan negara patut dikritik secara tajam.
"Hukum pidana tidak boleh ditundukkan oleh kepentingan pragmatisme ekonomi jangka pendek. Penghapusan unsur kerugian keuangan negara tanpa instrumen pengganti yang setara hanya akan melumpuhkan fungsi deterrence (efek jera) dan menjadikan uang rakyat sebagai bancakan yang aman bagi individu maupun korporasi yang rakus," tegas Osep Doddy.
Post a Comment