JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara Delpedro Marhaen Rismansyah dan tiga terdakwa lainnya. Dengan keputusan tersebut, vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap dipertahankan.
Berdasarkan informasi putusan yang disampaikan, perkara kasasi dengan nomor 12126K/Pid.Sus/2026 diputus pada Kamis, 29 Oktober 2026, dan diumumkan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Majelis hakim yang menangani perkara tersebut terdiri atas Jupriyadi sebagai ketua majelis, dengan anggota Noor Edi Yono dan Syamsul Arief. Amar putusannya menyatakan, "Tolak, tolak kasasi PU (Penuntut Umum)."
Putusan tersebut mempertahankan vonis bebas terhadap empat terdakwa, yakni Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Muzaffar Salim yang disebut sebagai staf Lokataru sekaligus admin akun @blokpolitikpelajar, Syahdan Husein selaku admin @gejayanmemanggil, serta Khariq Anhar selaku admin Aliansi Mahasiswa Menggugat.
Dalam informasi yang beredar, putusan telah dijatuhkan dan masih dalam proses minutasi. Tahapan minutasi merupakan proses penyelesaian administrasi dan pemberkasan putusan pengadilan.
Berawal dari demonstrasi Agustus 2025
Perkara ini bermula dari rangkaian demonstrasi pada 25–30 Agustus 2025 di Jakarta yang berujung kericuhan. Dalam penyidikan, kepolisian menuding terdapat sekitar 80 konten Instagram bernuansa provokatif yang berkaitan dengan tagar #IndonesiaGelap, #BubarkanDPR, dan #ReformasiPolri.
Konten tersebut disebut diunggah melalui kolaborasi sejumlah akun, antara lain @lokataru_foundation, @gejayanmemanggil, @blokpolitikpelajar, dan @aliansimahasiswapenggugat.
Pada 1 September 2025 sekitar pukul 22.45 WIB, Delpedro dan Muzaffar ditangkap oleh Subdit II Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kantor Lokataru, Kayu Putih, Pulogadung.
Delpedro kemudian mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penangkapannya. Namun, permohonan tersebut ditolak hakim yang menilai penangkapan telah memenuhi ketentuan formil dan materiil.
Jaksa menuntut dua tahun penjara
Dalam proses persidangan, jaksa mendakwa para terdakwa dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta Pasal 76H juncto Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.
Namun, pada 6 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Harika Nova Yeri menjatuhkan vonis bebas atau vrijspraak.
Dalam pertimbangan yang disampaikan dalam materi perkara, jaksa dinilai tidak berhasil membuktikan adanya manipulasi atau fabrikasi fakta. Selain itu, tidak terbukti adanya kehendak para terdakwa untuk menimbulkan kerusuhan melalui unggahan tersebut.
Unggahan mengenai posko pengaduan bagi pelajar yang menghadapi ancaman di sekolah juga dinilai sebagai bentuk ekspresi yang dilindungi.
Perdebatan kasasi dan pemberlakuan KUHAP baru
Setelah vonis bebas dijatuhkan, jaksa mengajukan kasasi pada 16 Maret 2026 dan menyerahkan memori kasasi pada 27 Maret 2026.
Langkah tersebut kemudian dipersoalkan pihak Delpedro. Mereka menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tidak memperbolehkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung beralasan perkara tersebut tetap menggunakan ketentuan KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Argumentasi itu merujuk pada Pasal 361 huruf c UU Nomor 20 Tahun 2025 mengenai ketentuan peralihan bagi perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku.
Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi jaksa. Dengan demikian, putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap dipertahankan.
Analisis hukum: kebebasan berekspresi dan batas penghasutan
Dalam analisis hukum yang disampaikan OSEP DODDY & Partners, putusan tersebut dinilai memiliki arti penting bagi perlindungan kebebasan berekspresi, khususnya dalam menyampaikan kritik melalui media sosial.
Analisis itu menekankan bahwa penggunaan tagar bernada kritik atau provokatif tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan. Pembuktian unsur kesengajaan atau mens rea serta hubungan sebab-akibat dengan terjadinya kerusuhan tetap menjadi bagian penting dalam proses hukum.
Perkara ini juga dinilai menjadi salah satu perkara yang memperlihatkan penerapan ketentuan peralihan dari KUHAP lama menuju KUHAP baru, terutama terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
Namun, implikasi putusan tersebut terhadap perkara lain tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perkembangan penafsiran pengadilan.
Persoalan ganti rugi setelah vonis bebas
Selain mempertahankan vonis bebas, perkara ini juga memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan tuntutan ganti rugi atas masa penahanan yang dijalani Delpedro.
Dalam materi analisis tersebut disebutkan bahwa Delpedro menuntut kompensasi atas enam bulan masa penahanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra disebut menyatakan bahwa permohonan ganti rugi harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan diajukan langsung kepada Presiden.
Mekanisme tersebut dikaitkan dengan Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 175 KUHAP baru. Sementara itu, pemulihan hak rehabilitasi nama baik disebut telah tercakup dalam putusan pengadilan.
Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menjadi perkembangan penting dalam perkara Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lainnya. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri upaya kasasi jaksa untuk membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Catatan: Naskah disusun berdasarkan materi informasi dan analisis hukum yang diberikan. Rincian putusan serta ketentuan hukum perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan MA dan peraturan terkait.
Post a Comment