LAMPUNG TIMUR — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi prioritas. Selain mempercepat pemadaman api, pemerintah juga memberi perhatian terhadap dampak asap kebakaran bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat meninjau penanganan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di kawasan TNWK, Lampung Timur, Sabtu (24/10/2026).
Peninjauan dilakukan dengan memantau sejumlah titik kebakaran menggunakan helikopter untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan.
Mirza menjelaskan, kebakaran di bagian utara TNWK menghadapi sejumlah kendala. Karakteristik lahan bergambut, kecepatan angin yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap sumber air membuat proses pemadaman membutuhkan upaya ekstra.
Kebakaran yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir juga menghasilkan asap yang berdampak pada permukiman warga di sekitar kawasan.
“Berkat bantuan BNPB, dalam beberapa minggu ini dukungan logistik telah dikirimkan, termasuk helikopter untuk water bombing dan peralatan pemadaman berupa pipa panjang. Hari ini progresnya cukup baik, dengan sekitar lima hektare area dapat dipadamkan per hari,” ujar Mirza.
Menurutnya, percepatan pemadaman perlu didukung koordinasi lintas sektor, ketersediaan peralatan, serta pembagian personel sesuai kebutuhan di lapangan.
Sekitar 360 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla TNWK. Jumlah tersebut termasuk sekitar 330 personel TNI, bersama unsur BNPB, Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, Polri, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya.
Pemadaman dilakukan melalui sejumlah metode, antara lain pengerahan helikopter untuk water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta penggunaan pompa, selang, dan pipa panjang untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan, berdasarkan pemantauan satelit hingga pukul 06.44 WIB, terdeteksi 110 titik api di Provinsi Lampung. Sementara itu, sekitar 68 hektare area dilaporkan masih belum padam.
BNPB juga menilai penggunaan pompa yang terhubung dengan selang sepanjang hampir tiga kilometer cukup efektif mendukung pemadaman. Peralatan tersebut akan diupayakan untuk ditambah agar jangkauan penanganan titik api semakin luas.
Pemprov Lampung Periksa Kesehatan Warga Terdampak Asap
Selain mempercepat pemadaman, Pemerintah Provinsi Lampung memberi perhatian terhadap kesehatan warga yang terdampak asap karhutla di sekitar TNWK.
Saat berinteraksi dengan masyarakat, Mirza menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kesehatan, terutama untuk mengetahui dampak paparan asap terhadap sistem pernapasan dan kondisi paru-paru warga.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak, sementara proses pemadaman masih berlangsung.
Mirza juga mengajak masyarakat mendoakan personel TNI dan relawan yang setiap hari berjuang memadamkan api di dalam kawasan TNWK.
Penyebab Karhutla TNWK Akan Dievaluasi
Pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab kebakaran, terutama pada titik-titik yang berada di sekitar permukiman. Evaluasi dilakukan bersama aparat penegak hukum dan unsur terkait untuk mengetahui apakah kebakaran dipicu faktor alam atau aktivitas manusia.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, upaya petugas memadamkan api perlu diimbangi kesadaran masyarakat untuk mencegah munculnya sumber kebakaran baru.
“Di satu sisi, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang memadamkan api. Karena itu, jangan sampai di sisi lain masih ada yang membakar hutan dan lahan. Dampaknya dirasakan bersama oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama BNPB dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan karhutla di Taman Nasional Way Kambas.
Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memadamkan api, tetapi juga mengurangi dampak asap terhadap masyarakat, melindungi ekosistem kawasan, serta mencegah terjadinya kebakaran baru.
Pemerintah mengimbau masyarakat ikut menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan pembakaran lahan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung penanganan karhutla dan menekan risiko kebakaran berulang.
(Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung)
Post a Comment