DPR Dukung Usulan Luhut Soal Redefinisi Korupsi, Ahmad Sahroni Minta UU Tipikor Segera Direvisi

 JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan persetujuan dan dukungan penuh terhadap usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai perlunya redefinisi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sahroni menilai, kerangka hukum penanganan korupsi saat ini perlu membedakan secara tegas antara tindakan keputusan bisnis (business judgment rule) pada badan usaha milik negara maupun daerah dengan tindakan pidana murni yang dilakukan oleh pejabat negara.

"Apa yang disampaikan Pak Luhut saya sangat setuju. Basis ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara secara nyata," tegas Ahmad Sahroni di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sahroni mencontohkan, tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah yang mengambil hak atau kepentingan masyarakat umum secara melawan hukum jelas merupakan tindak pidana korupsi. Namun, penentuannya harus diuji berdasarkan niat jahat (mens rea) dan bukan sekadar akibat dari keputusan pengelolaan usaha.

Oleh karena itu, ia mendorong agar gagasan redefinisi korupsi ini segera ditindaklanjuti secara resmi melalui proses revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bersama DPR RI.

"Saran Pak Luhut harus benar-benar dikaji secara mendalam untuk menjadi dasar pembeda yang jelas. Ini wajib ditindaklanjuti dengan revisi UU Tipikor agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi Aparat Penegak Hukum (APH)," lanjutnya.

Dukungan senada juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, pembaruan UU Tipikor sudah sangat mendesak mengingat amandemen norma materiil terakhir kali dilakukan pada tahun 2001.

Yusril menambahkan, pembaruan undang-undang tersebut dirancang untuk menyelaraskan hukum nasional dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menyetujui hasil kajian strategis DEN terkait redefinisi korupsi. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa berdasarkan standar internasional UNCAC, fokus utama tindak pidana korupsi terletak pada praktik suap-menyuap (bribery), bukan sekadar persoalan kerugian negara yang selama ini penerapannya di Indonesia kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan birokrasi.