Bahas Raperda APBD 2027 Rp7,23 Triliun, Sekdaprov Marindo Kurniawan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung

 BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (21/10/2026).

Rapat paripurna ini menjadi tahapan krusial dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal, target pendapatan, serta prioritas belanja daerah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan rancangan struktur anggaran yang diajukan Pemprov Lampung, Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp7,23 triliun, sementara alokasi Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp6,93 triliun. Postur anggaran tersebut mencatatkan estimasi surplus sebesar Rp296,28 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian pembayaran kewajiban pokok utang daerah.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah, penyederhanaan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor, percepatan perbaikan jalan dan jembatan, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Fraksi ini juga memberikan catatan kritis terkait tata kelola kewajiban utang, transparansi dana hibah, keselamatan pasien pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bencana, hingga percepatan penurunan angka stunting.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kepatuhan penyusunan APBD terhadap perundang-undangan dan proporsionalitas belanja pegawai serta belanja infrastruktur pelayanan publik. PKB mendorong peningkatan alokasi anggaran yang menyentuh sektor riil seperti pertanian, peternakan, perikanan, perlindungan sosial, fasilitas pesantren, pemberdayaan UMKM, serta ketersediaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat.

Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem mendorong pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, digitalisasi transaksi pemerintah, optimalisasi aset daerah, serta perbaikan kinerja BUMD. NasDem juga menyoroti pentingnya konektivitas infrastruktur menuju kawasan wisata guna memicu dampak ekonomi kerakyatan secara langsung.

Adapun lima fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKS, menyerahkan naskah dokumen pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan sidang dan Sekdaprov Marindo Kurniawan selaku kuasa Gubernur Lampung.

Seluruh masukan dari delapan fraksi DPRD tersebut selanjutnya akan dijawab dan ditanggapi secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tahapan paripurna berikutnya guna memastikan APBD TA 2027 berjalan sehat, transparan, serta akuntabel.