AJI Bandar Lampung Desak Pemprov Lampung Klarifikasi Dugaan Intimidasi Jurnalis Garuda TV

 



BANDAR LAMPUNG —
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung mengecam dugaan intimidasi dan pelarangan peliputan terhadap seorang jurnalis Garuda TV berinisial AA saat menjalankan tugas jurnalistik dalam agenda resmi Gubernur Lampung di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat (2/10/2026).

AJI Bandar Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan klarifikasi terkait dugaan tindakan tersebut serta memastikan kebebasan pers tetap dihormati dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Jurnalis Disebut Diminta Hapus Video

Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima organisasinya, AA didatangi seorang perempuan yang mengaku sebagai bagian dari tim media Gubernur Lampung ketika sedang mengambil gambar Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pejabat.

AA kemudian disebut dilarang melakukan peliputan dan diminta menghapus video yang telah direkam.

AJI menyebut larangan tersebut disampaikan tanpa penjelasan mengenai dasar aturan yang menjadi alasan pelarangan peliputan.

Dian menilai, apabila informasi tersebut benar, tindakan intimidasi maupun pelarangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat dibenarkan, terutama dalam agenda pemerintah yang terbuka untuk publik.

“Tidak boleh ada intimidasi terhadap jurnalis. Tidak boleh ada pelarangan peliputan tanpa dasar yang jelas. Dan tidak boleh ada tekanan agar jurnalis menghapus hasil kerja jurnalistiknya,” kata Dian.

AJI Ingatkan Jaminan Kemerdekaan Pers

AJI Bandar Lampung mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut AJI, jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

“Tim media pemerintah bukan atasan wartawan. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah kegiatan boleh diberitakan atau tidak oleh media,” ujar Dian.

AJI menilai hubungan antara pemerintah dan media semestinya dibangun dengan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap independensi pers.

Minta Gubernur Beri Klarifikasi

AJI Bandar Lampung mendesak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan klarifikasi mengenai dugaan intimidasi dan pelarangan peliputan tersebut.

Organisasi profesi jurnalis itu juga meminta Pemprov Lampung memastikan tidak terjadi intimidasi lanjutan terhadap AA maupun media tempatnya bekerja.

Selain itu, AJI mendorong Pemprov Lampung mengevaluasi tata kelola hubungan dengan media agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

AJI juga meminta seluruh jajaran pemerintah di lingkungan Pemprov Lampung memahami batas kewenangan dalam berinteraksi dengan wartawan serta menghormati kebebasan pers.

Keberatan Pemberitaan Bisa Lewat Mekanisme Pers

AJI menegaskan, apabila pemerintah memiliki keberatan terhadap suatu pemberitaan, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh, seperti hak jawab, hak koreksi, maupun penyelesaian sengketa pers.

Menurut AJI, mekanisme tersebut lebih tepat digunakan dibandingkan melarang wartawan melakukan peliputan atau meminta jurnalis menghapus hasil kerja jurnalistik.

“Jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial dan bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi. Kritik terhadap pemerintah bukan alasan untuk mengintimidasi wartawan,” tegas Dian.

Catatan redaksi: Dugaan intimidasi dan pelarangan peliputan dalam berita ini bersumber dari pernyataan AJI Bandar Lampung. Klarifikasi dari pihak Pemprov Lampung maupun pihak yang disebut sebagai bagian dari tim media gubernur penting dimuat sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan.

Post a Comment

Previous Post Next Post