Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Kunci, Pemda Diminta Ciptakan Mesin Pertumbuhan Baru

 

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung pada Senin, 7 September 2026.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa pengendalian inflasi dan pemacu pertumbuhan ekonomi merupakan dua instrumen utama yang harus dijaga secara paralel oleh pemerintah pusat dan daerah. Mengingat inflasi nasional year-on-year berada di angka 3,19 persen yang disumbang oleh komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, daging ayam, dan ikan, Mendagri menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan intervensi pasar, termasuk penyaluran beras SPHP dan menggelar pasar murah di wilayah yang mengalami kenaikan harga.

Selain mengendalikan harga pangan dari ancaman kemarau panjang, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai pendorong utama konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hampir 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemda juga diminta mempercepat realisasi belanja APBD yang produktif guna memicu perputaran modal di sektor swasta, mempermudah perizinan investasi, serta mendorong UMKM agar berorientasi ekspor.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sangat menentukan ketercapaian target ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Pihaknya mengimbau daerah untuk tidak hanya berfokus pada target perencanaan, melainkan melakukan percepatan intervensi, memangkas hambatan birokrasi, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Dari sisi data, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa perekonomian Indonesia secara kumulatif pada semester I 2026 tumbuh positif sebesar 5,45 persen. BPS mencatat kenaikan signifikan pada jumlah daerah yang berhasil tumbuh di atas 6 persen, yaitu mencapai 99 kabupaten/kota. Mengingat karakteristik dan keunggulan tiap daerah berbeda, BPS mengingatkan agar penetapan strategi pembangunan ekonomi di tingkat daerah tidak disetarakan, melainkan disesuaikan secara spesifik berdasarkan komoditas unggulan lokal guna mencetuskan mesin pertumbuhan ekonomi baru. (Diskominfotik Provinsi Lampung)