BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung yang hanya mengusulkan pengadaan 45 unit alat ukur penggunaan air permukaan (water meter) senilai Rp3,5 miliar.
Menurut Munir, pengadaan alat ukur tersebut seharusnya dianggarkan secara menyeluruh untuk seluruh perusahaan yang terdata maupun yang berpotensi menjadi wajib pajak Pajak Air Permukaan (PAP) di Lampung, bukan sekadar menyasar sebagian kecil perusahaan.
"Kalau menurut saya harusnya dianggarkan untuk semuanya pembelian water meter. Kecil sekali kalau hanya Rp3,5 miliar, atau bahkan Rp10 miliar sampai Rp20 miliar untuk membeli water meter," kata Munir, Sabtu (8/8/2026).
Dorong Belanja Produktif dan Bandingkan dengan Penyertaan Modal BUMD
Munir menegaskan bahwa pengadaan water meter merupakan bentuk belanja produktif yang memberikan imbal hasil nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin akuntabilitas tata kelola penerimaan daerah.
Ia mengungkapkan, dari 101 perusahaan yang saat ini tercatat sebagai wajib pajak PAP, sejatinya ada potensi sekitar 388 perusahaan pengguna air permukaan yang dapat digali.
Sorotan Komisi III DPRD Lampung Terkait Water Meter:
Cakupan Wajib Pajak: Tercatat 101 wajib pajak PAP, dengan total potensi mencapai 388 perusahaan pengguna air permukaan di Lampung.
Kategori Belanja: Pengadaan alat ukur dinilai sebagai belanja investasi yang produktif dan berdampak jangka panjang bagi penerimaan daerah.
Kritik Alokasi Anggaran: Munir membandingkan keberanian pemprov mengalokasikan penyertaan modal/subsidi BUMD yang mencapai Rp60 miliar dibanding anggaran pengadaan alat ukur pajak.
"Sedangkan kita 'bakar duit' untuk subsidi BUMD yang ternyata tidak balik modal saja kita berani sampai Rp60 miliar, masa untuk beli alat water meter yang jelas kemanfaatannya enggak berani. Mau enggak mau pilihannya harus beli semua," tegas politisi Fraksi PKB ini.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Lampung Saipul mengusulkan pengadaan 45 unit water meter senilai Rp3,5 miliar (atau mengkaji opsi skema sewa bulanan) untuk membantu perusahaan yang belum memiliki alat ukur. Hingga Juli 2026, realisasi PAP Lampung sendiri telah mencapai Rp6,4 miliar (71%) dari target Rp10 miliar.
Post a Comment