Lima Tahun Mangkrak, KPM Prona dan Praktisi Hukum Pertanyakan Hasil Sidak Kecamatan Way Khilau

 WAY KHILAU — Warga, tokoh masyarakat, sesepuh desa, serta praktisi hukum kembali mempertanyakan tindak lanjut dan kejelasan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihak Kecamatan Way Khilau seminggu lalu. Langkah ini dipicu oleh belum adanya kepastian terkait lima tahun mangkraknya penerbitan puluhan sertifikat tanah milik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang diduga melibatkan oknum pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) setempat, Senin (31/8/2026).

Masyarakat menagih janji pihak kecamatan yang sebelumnya menyatakan bakal melimpahkan pengusutan polemik tersebut ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran maupun Aparat Penegak Hukum (APH). Publik mengkhawatirkan penanganan kasus ini justru berjalan di tempat tanpa ada kejelasan transparansi.

Secara khusus, masyarakat meminta Kepala Desa Abdul Gopur untuk tidak bersikap pasif atau terkesan menutup mata dan telinga dalam merespons persoalan warganya. Terlebih lagi, sejumlah jajaran aparat desa saat ini, seperti Sekretaris Desa Yuli Andini dan Kaur Perencanaan Waryono, tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara Pokmas pada saat proses pemberkasan berlangsung di tahun 2021. Warga menilai janggal apabila pihak Pemerintah Desa maupun Kecamatan Way Khilau mengklaim tidak memiliki dokumen arsip verifikasi berkas program Prona/PTSL tersebut.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Jerat Pasal Tipikor

Praktisi hukum yang mendampingi warga menegaskan bahwa praktik penarikan biaya pendaftaran tanah sebesar Rp300 ribu per KPM diduga kuat melampaui batas maksimal sebesar Rp150 ribu. Ketentuan tarif tersebut telah diatur secara mengikat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.

Proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat tanah sebetulnya telah didanai oleh anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terealisasi lewat alokasi Dana Desa (DD). Oleh karena itu, jika terbukti ada unsur penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, oknum pengurus Pokmas dapat terancam jerat hukum berlapis.

Pelanggaran tersebut berpotensi memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta pasal terkait pemerasan dan pidana jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas dasar itu, warga bersama praktisi hukum mendesak kejelasan status hukum perkara ini serta siap mendampingi para KPM untuk membawa laporan resmi ke instansi APH yang berwenang.