BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap agenda peluncuran Satelit Lampung-1 yang dijadwalkan mengorbit dari lepas pantai Shandong, Tiongkok, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Satelit berbasis teknologi pencitraan hyperspectral ini merupakan bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi antariksa STAR.VISION Aerospace melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga antariksa Uzbekistan, Uzcosmos.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi terobosan digitalisasi geospasial Pemprov Lampung tersebut. Namun, ia mewanti-wanti agar keberadaan satelit canggih ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan harus dikonversi menjadi data presisi yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
"Intinya kami mendukung seratus persen apa yang dilakukan pemerintah terkait digitalisasi data ini. Namun, kami berharap kerja sama ini tidak mubazir. Data yang diperoleh harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat," tegas Ahmad Giri Akbar, Selasa (4/8/2026).
Optimalkan Mitigasi Bencana dan Pemetaan Infrastruktur
Giri menjelaskan bahwa data citra satelit berteknologi tinggi tersebut memiliki kegunaan yang sangat luas. Selain memantau sektor pertanian, data satelit juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan jalan secara cepat serta mendukung perencanaan pembangunan wilayah secara terukur.
Poin krusial lain yang disoroti pimpinan legislatif ini adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk sistem peringatan dini dan mitigasi bencana alam.
Poin Arahan DPRD Lampung untuk Pemanfaatan Satelit Lampung-1:
Presisi Data Pembangunan: Mengidentifikasi kondisi infrastruktur jalan rusak dan jaringan irigasi secara cepat.
Mitigasi Bencana Dini: Memprediksi serta memetakan wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan karhutla untuk meminimalisir risiko korban jiwa.
Implementasi Nyata: Mendorong seluruh OPD teknis bergerak aktif mengolah data satelit menjadi eksekusi program lapangan.
"Data satelit bisa dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Dengan begitu pemerintah dapat mengambil langkah antisipasi lebih cepat sehingga dampak bencana, termasuk potensi korban jiwa, dapat diminimalkan," tambah Giri.
Skema Kerja Sama Tanpa Beban Aset APBD
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan kembali bahwa Satelit Lampung-1 bukan merupakan aset belanja daerah atau milik Pemprov Lampung, melainkan dimiliki dan dioperasikan penuh oleh STAR.VISION Aerospace.
Kerja sama yang terjalin difokuskan pada akses pemanfaatan data geospasial berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tanpa membebani APBD Provinsi Lampung.
Akses data presisi ini nantinya tidak hanya digunakan oleh Pemprov Lampung, tetapi juga dibuka untuk pemerintah kabupaten/kota, akademisi, nelayan, hingga kelompok tani di seluruh Bumi Ruwa Jurai.
Post a Comment