BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi merumuskan serta menyerahkan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah, yakni Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026 serta Rancangan KUA-PPAS TA 2027.
Dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Kamis (30/7/2026).
Langkah proaktif ini ditempuh untuk menghadirkan postur kebijakan fiskal daerah yang realistis, rasional, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
"Keuangan daerah bukan hanya soal menjaga keseimbangan angka. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan pembangunan berjalan dengan optimal, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terus meningkat," tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Arah Perubahan KUA-PPAS TA 2026: Rasionalisasi Target dan Optimasi SiLPA
Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, Pemprov Lampung mempertahankan fokus pembangunan pada penjagaan tren pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Penyesuaian proyeksi dilakukan pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Gini Ratio, hingga kemantapan jalan.
Langkah penyesuaian target ini diambil sebagai bagian dari rasionalisasi perencanaan yang akuntabel, mengingat adanya dinamika penerimaan pajak daerah serta penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah Penyehatan Fiskal APBD-P 2026:
Rasionalisasi Pendapatan: Menyesuaikan target penerimaan pajak dan dana transfer antar daerah.
Pemanfaatan SiLPA: Mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya untuk menopang program prioritas.
Disiplin Pembiayaan: Mengalokasikan pembiayaan khusus guna menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok utang daerah.
Proyeksi KUA-PPAS TA 2027: Fokus Pelayanan Dasar dan Sinergi Kabupaten/Kota
Untuk KUA-PPAS TA 2027, Pemprov Lampung merancang fondasi fiskal tangguh yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur, kesehatan, pemerataan pendidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menekankan agar seluruh rumusan kebijakan fiskal 2026–2027 dikolaborasikan secara intensif bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung agar dampak pembangunan terintegrasi hingga tingkat tapak.
"Anggaran adalah janji pemerintah kepada masyarakat, dan janji itu harus diwujudkan melalui pelayanan serta pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat," pungkas Gubernur Mirza.
Post a Comment