BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan sirkuit Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA berbasis daring (online) di Provinsi Lampung langsung diwarnai sengketa teknologi pada hari pertama pengerjaan. Merespons fluktuasi keluhan massal dari para wali murid akibat adanya gangguan teknis pada peladen (server) Tes Potensi Akademik (TPA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung bergerak taktis mengunci kebijakan kompromi berupa pelaksanaan tes ulang, Senin sore (8/6/2026).
Langkah kelembagaan ini diambil guna memotong sirkuit kegaduhan publik setelah aplikasi ujian berbasis daring tersebut dilaporkan mengalami kelumpuhan sistemik sejak sesi pertama dimulai pada Senin pagi. Rupa-rupa kendala teknis dilaporkan menyergap para calon siswa, mulai dari kegagalan fungsional masuk ke akun ujian (gagal login), aplikasi yang mendadak macet (error), hingga koneksi yang terputus sepihak di tengah jalannya pengerjaan soal.
“Kami sudah turun langsung melakukan pengecekan di lapangan. Pada sesi pertama, terekam ada beberapa siswa yang terlambat masuk sistem karena kendala teknis operasional peladen. Oleh sebab itu, seluruh peserta yang terdampak sedang kami rekap secara detail agar fungsional mengikuti tes ulang,” tegas Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Puluhan Calon Murid di Bandar Lampung dan Kabupaten Terpaksa Ujian Susulan
Berdasarkan sasis data rekapitulasi sementara yang dihimpun oleh tim teknis Disdikbud Lampung, sebaran klaster peserta yang dirugikan oleh fluktuasi sistem ini meluas di sejumlah sekolah unggulan. Di SMAN 2 Bandar Lampung, tercatat sedikitnya 20 calon siswa gagal merampungkan ujian, disusul SMAN 14 Bandar Lampung sebanyak 4 orang, serta rupa-rupa laporan serupa yang mengalir dari SMAN 9, SMAN 5, hingga klaster sekolah di tingkat kabupaten.
Guna memulihkan hak fungsional para pelajar, Disdikbud menjadwalkan sasis ujian susulan secara kilat pada sesi kedua di hari berikutnya. Otoritas pendidikan menjamin tim lapangan akan langsung mendistribusikan sasi informasi resmi secara berantai kepada orang tua murid terkait mekanisme teknis ujian pengganti tersebut.
Thomas menegaskan, intervensi berupa tes ulang ini mutlak dieksekusi demi menjaga marwah transparansi dan asas keadilan sosiologis dalam sirkuit seleksi sekolah negeri.
“Langkah akselerasi ini kami ambil semata-mata agar dapat memberikan rasa keadilan yang merata pada seluruh calon siswa tanpa ada yang dirugikan oleh sengketa perangkat teknologi,” urai Thomas fungsional.
Beban Kuota Internet dan Perangkat Pribadi Jadi Sorotan Wali Murid
Sebelum adanya sasi jaminan dari Disdikbud, fluktuasi protes sempat membanjiri rupa-rupa kanal pengaduan. Para orang tua dan calon murid mengaku dihantui kecemasan makro akan kehilangan peluang emas memperebutkan kursi di sekolah negeri idaman akibat erornya sistem di hulu.
Selain sengketa kestabilan peladen aplikasi milik panitia, kebijakan makro menguji siswa menggunakan gawai pribadi (smartphone/laptop) serta penyediaan paket kuota internet mandiri turut memanen kritik tajam dari aliansi wali murid. Format ini dinilai tidak inklusif dan fungsional menambah fluktuasi beban finansial baru bagi lingkaran keluarga kurang mampu.
Saat ini, posko pengaduan Disdikbud Lampung masih terus mengunci koordinasi intensif dengan seluruh kepala musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA di daerah demi menyisir sisa peserta yang belum terdata, sekaligus mengaudit sasis infrastruktur digital agar sengketa serupa tidak kembali pecah pada sirkuit ujian susulan esok hari. (***)
Post a Comment