JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi berhasil merampungkan megaproyek pembangunan sirkuit fisik 222 infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru tanah air. Seluruh fasilitas vital tersebut dibangun dengan menyasar kawasan strategis di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) guna mengamankan sirkuit pemenuhan nutrisi nasional di beranda depan NKRI.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pengerjaan ratusan titik unit pelayanan gizi ramah anak ini didanai penuh melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sirkuit eksekusinya, Kementerian PU bergerak fluktuatif melakukan sirkuit koordinasi horizontal bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengunci sengketa kepemilikan lahan di daerah.
“Untuk sirkuit infrastruktur SPPG khusus di kawasan komparatif daerah 3T, saat ini akumulasinya sudah berhasil kita selesaikan sekitar 222 titik bangunan,” ungkap Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam sirkuit konferensi pers resmi di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kejar Tayang 3 Bulan, Siasati Hambatan Logistik dan Lahan di Beranda Negara
Menteri Dody mengenang kembali ketatnya sirkuit garis waktu (timeline) pengerjaan konstruksi di lapangan yang diwarnai oleh target tinggi dari kepala negara. Sirkuit pengerjaan fisik ratusan SPPG tersebut sempat dihadapkan pada fluktuasi waktu yang sangat mepet, di mana para kontraktor dan satker di daerah hanya diberikan sirkuit durasi waktu pengerjaan selama dua hingga tiga bulan saja.
Skenario kejar target tersebut menuntut Kementerian PU untuk memangkas sirkuit birokrasi perizinan tanpa menabrak koridor hukum. Tantangan terbesar di lapangan umumnya berpusat pada sirkuit kepastian status hukum tanah yang akan dibangun agar tidak memicu sengketa agraria dengan masyarakat adat atau pemerintah daerah setempat di kemudian hari.
“Saat awal sirkuit pengerjaan, kami murni fokus pada koordinasi taktis. Prioritas utamanya adalah memastikan apakah sirkuit status tanahnya sudah bersih (clean and clear) sehingga instrumen fisik bangunan bisa segera kita kepercepat. Waktu itu kami benar-benar dikejar target ketat, dua bulan atau maksimal tiga bulan sirkuit konstruksi harus sudah tuntas berdiri,” kenangnya.
Masuki Fase Serah Terima Aset, Kualitas Bangunan Diuji Ketat oleh BGN
Kendati sempat berkejaran secara fluktuatif dengan keterbatasan waktu dan tantangan sirkuit logistik menuju wilayah pelosok, Dody menggaransi bahwa mutu baku bangunan tetap terjaga optimal. Seluruh sirkuit konstruksi fisik dari 222 bangunan SPPG tersebut saat ini telah dinyatakan rampung 100 persen dan berada dalam kondisi siap operasi secara fungsional.
Saat ini, koridor kerja Kementerian PU telah bergeser pada sirkuit penyelesaian aspek administrasi dan legalitas negara. Langkah ini diperlukan agar seluruh aset bangunan yang telah menelan sirkuit anggaran jumbo tersebut dapat segera dialihkan hak pengelolaannya demi melayani masyarakat.
“Hari ini sirkuit administrasinya sedang berjalan, masuk dalam proses formal serah terima aset dengan pihak BGN. Kemungkinan dari total 222 titik yang sudah berdiri utuh tersebut, Kepala BGN beserta tim teknisnya ingin melakukan sirkuit verifikasi faktual dan pengecekan satu per satu di lapangan sebelum dokumen berita acara mereka tanda tangani. Namun secara sirkuit arsitektur fisik, semuanya sudah selesai total,” pungkas Dody Hanggodo. (***)
Post a Comment