Preseden Buruk Mantan Pejabat: Desakan Penangkapan Eks Legislator Pesawaran Pasca-Ketetapan Tersangka

PESAWARAN — Integritas penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran kini diuji oleh kasus dugaan penganiayaan dan penghinaan di ruang publik yang menyeret mantan anggota legislatif daerah. Kepolisian Resor setempat secara resmi telah menaikkan status hukum mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran berinisial RD menjadi tersangka. Kendati alat bukti telah dinyatakan memenuhi unsur materiil pidana, belum adanya tindakan penahanan fisik terhadap tersangka memicu reaksi keras dari pihak korban yang menuntut penegakan keadilan tanpa tebang pilih.

Perkara ini bermula dari laporan dugaan aksi kekerasan fisik berupa pemukulan serta tindakan merendahkan martabat berupa peludahan yang menimpa seorang warga bernama Zahrial. Berdasarkan hasil visum dan pemeriksaan medis, tindakan di luar batas normatif tersebut tidak hanya meninggalkan bekas cedera fisik pada korban, melainkan juga dampak psikologis yang mendalam. Konstruksi perkara ini dinilai bukan lagi sekadar delik aduan biasa, melainkan bentuk arogansi mantan pejabat publik yang mencederai kohesi sosial dan ketertiban masyarakat.

Pihak keluarga korban melalui juru bicara resminya secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah taktis berupa penangkapan dan penahanan terhadap RD. Kuasa hukum dan keluarga menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko guna mencegah potensi tersangka menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau melakukan intervensi politik terhadap jalannya penyidikan. Ketegasan polisi dalam melakukan penahanan dipandang sebagai indikator utama bahwa hukum di Pesawaran berdiri tegak secara independen di atas rel kesetaraan hak warga negara (equality before the law).

Secara prosedural, kepolisian mengonfirmasi bahwa status hukum RD dinaikkan setelah penyidik merampungkan gelar perkara serta mengantongi keterangan saksi-saksi kunci di tempat kejadian perkara. Namun, hingga saat ini otoritas kepolisian masih berada dalam fase pengembangan kasus sebelum melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Pengawasan publik kini tertuju pada komitmen kepolisian Pesawaran untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, sekaligus membuktikan bahwa status sosial maupun mantan jabatan politik tidak dapat menjadi tameng impunitas di hadapan hukum.