BANDAR LAMPUNG – Sirkuit politik di jantung Ibu Kota Provinsi Lampung resmi bergolak. Gelombang massa yang dimotori oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen pemuda secara fungsional mengepung halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026) siang. Membawa bendera gerakan bertajuk “Lampung Tarik Mandat”, kedatangan kaum intelektual kampus ini langsung disambut oleh barikade pertahanan tebal berupa dua lapis kawat berduri (security barrier) serta pagar betis dari ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Berdasarkan pantauan visual langsung jurnalis di lapangan, eskalasi ketegangan sempat berfluktuasi tinggi ketika massa aksi mendesak merangsek masuk ke dalam pelataran gedung rakyat guna menggelar mimbar orasi terbuka. Setelah melalui sasis negosiasi yang alot dengan komandan pengamanan, pihak kepolisian akhirnya melunak dan setuju untuk melepas satu lapis kawat berduri di depan gerbang utama, sementara satu lapis lainnya tetap dikunci sebagai perimeter steril.
“Kami datang bukan untuk berwisata, melainkan membawa draf tuntutan konkret atas rupa-rupa kebijakan hulu pemerintah yang kian menjauh dari realitas sosial masyarakat bawah. Hari ini kami menyodorkan enam poin draf maklumat yang mengikat aspek ekonomi, hukum, hingga perlindungan hak fundamental rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando taktis.
Menguliti Enam Tuntutan Utama: Tolak Makan Gratis Hingga Desak Pajak Kekayaan
Barisan mahasiswa secara lantang membacakan lembar manifesto gerakan yang memuat enam butir tuntutan krusial. Struktur poin tuntutan tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program strategis nasional maupun produk hukum baru:
Klaster Pendidikan Inklusif: Menuntut pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai draf program prioritas utama dengan mewujudkan sasis sistem pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di seluruh wilayah.
Klaster Daya Beli Rakyat: Mendesak penurunan instan harga bahan pokok serta tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) yang fluktuasinya kian mencekik dompet keluarga miskin.
Klaster Evaluasi Proyek Strategis: Menuntut penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang digulirkan pemerintah pusat karena dinilai sarat akan celah bias anggaran.
Klaster Reformasi Hukum & Keamanan: Mendesak peninjauan ulang atau revisi menyeluruh terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta memotong habis rupa-rupa praktik militerisme di ranah sipil.
Klaster Keadilan Fiskal: Mendorong pemberlakuan regulasi pajak kekayaan (wealth tax) bagi kalangan super kaya guna menekan grafik ketimpangan ekonomi makro.
Klaster Kemanusiaan: Menuntut penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansial, transparan, dan berpihak nyata kepada korban di tingkat tapak.
Jalanan Jadi Ruang Artikulasi Akibat Macetnya Kanal Birokrasi formal
Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di bawah terik matahari ini bertindak sebagai sinyalemen kuat adanya jarak lebar antara sasis regulasi yang diproduksi elit Jakarta dengan realitas sosiologis yang dirasakan masyarakat daerah. Mahasiswa memposisikan diri sebagai penyambung lidah dari kebuntuan saluran aspirasi formal.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi dilaporkan masih bertahan mengepung gerbang DPRD Lampung. Mereka menegaskan tidak akan membubarkan barisan secara fungsional sebelum ada perwakilan jajaran pimpinan legislatif yang turun langsung menemui massa di jalan untuk menandatangani draf pakta integritas dukungan terhadap enam tuntutan tersebut hitam di atas putih. (***)
Post a Comment