PANARAGAN – Sirkuit kontestasi politik tingkat tapak di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, resmi ditabuh. Sebanyak 26 tiyuh (desa) yang tersebar di delapan wilayah kecamatan kini mulai memasuki tahapan awal pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) Serentak Tahun 2026, di mana loket pendaftaran bakal calon kepala tiyuh dijadwalkan bakal dibuka fungsional pada Juli mendatang, Senin (22/6/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMT) Kabupaten Tubaba, Sofiyan Nur, mengonfirmasi bahwa roda pergerakan Pilkati saat ini sedang bergerak pada fase krusial. Juknis administrasi hulu difokuskan pada penyampaian surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala tiyuh yang aktif, dibarengi dengan sasis pembentukan panitia pemilihan di tingkat tiyuh masing-masing.
“Setelah panitia lokal terbentuk secara sah, pemerintah tiyuh wajib menyerahkan data potensial daftar calon pemilih. Dokumen tersebut akan diolah fungsional oleh panitia untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai bumper utama validasi hak suara warga,” urai Sofiyan Nur taktis saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Akuntabilitas Logistik: Kewajiban Draf RAPB dan Suntikan Stimulus APBD Rp400 Juta
Sofiyan menguliti secara berbobot bahwa panitia pemilihan dipatok batasan waktu yang rigid untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan pilkati, yakni paling lambat 30 hari pasca-panitia dikukuhkan. Sasis pembiayaan utama pesta demokrasi ini bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) masing-masing wilayah, yang nantinya akan dievaluasi horizontal oleh Dinas PMT demi mencegah fluktuasi anggaran yang menolak rasional.
Guna meredam barikade beban keuangan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Tubaba reported telah mendepolys dana taktis stimulus dari APBD kabupaten sebesar Rp400 juta:
Distribusi Proporsional: Bantuan dana diinjeksikan secara proporsional kepada 26 tiyuh penyelenggara berdasarkan klaster jumlah pemilih.
Standardisasi Logistik: Kebutuhan logistik premium seperti surat suara, kotak suara, alat tulis kantor (ATK), dan konsumsi dipatok seragam di seluruh tiyuh.
Honorarium Berbasis Kesulitan: Upah atau honor kepanitiaan dibelah fungsional mengikuti tingkat kesulitan wilayah dan fluktuasi jumlah daftar pemilih yang bergerak dinamis mulai dari 600 hingga 8.000 jiwa per tiyuh.
Konsolidasi ke Kemendagri: Pemkab Siapkan Bimtek Tatap Muka Guna Antisipasi Sengketa
Menolak kecolongan oleh potensi sengketa hukum di lajur hilir, Pemkab Tubaba dijadwalkan terbang ke Jakarta pada 24–25 Juni 2026 untuk menggelar koordinasi makro bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Langkah proaktif ini diambil untuk mengunci draf juknis Pilkati agar tetap linier dan tegak lurus dengan regulasi hukum pusat.
Pasca-koordinasi dengan Kemendagri selesai, Dinas PMT akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) hukum secara tatap muka (offline) bagi panitia tingkat tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), serta sub-kepanitiaan. Opsi bimtek daring (online) hanya akan dibuka sebagai katup darurat jika sasis pembiayaan logistik lokal mengalami sumbatan.
Manifes 26 Tiyuh Penyelenggara Pilkati Serentak Tubaba 2026:
Sirkuit perebutan kursi nomor satu di tingkat tiyuh ini akan menginvasi 26 wilayah strategis, antara lain: Bandar Dewa, Menggala Mas, Pulung Kencana, Marga Asri, Mekar Asri, Daya Sakti, Makarti, Gunung Menanti, Daya Asri, Sumberejo, Kagungan Ratu Agung, Gading Kencana, Karta Raya, Karta Tanjung Selamat, Setia Bumi, Jaya Murni, Indraloka I, Indraloka II, Sido Agung, Pagar Jaya, Gunungsari, Sakti Jaya, Margomulyo, Margasari, Totokaton, dan Toto Wonodadi.
Melalui sasis transparansi hulu ke hilir ini, Pemkab Tubaba menaruh ekspektasi tertinggi agar Pilkati Serentak 2026 melahirkan figur pemimpin tiyuh yang berintegritas, bersih dari politik uang, serta memiliki kapasitas manajerial yang berbobot demi mempercepat grafik kesejahteraan masyarakat pedesaan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai. (***)
Post a Comment