BANDAR LAMPUNG – Sirkuit penanganan sengketa hubungan industrial antara manajemen produsen gawai asal Tiongkok, OPPO, dengan barisan karyawannya di Provinsi Lampung dilaporkan masih tersendat di lajur administrasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengonfirmasi bahwa draf pemeriksaan hulu terkait polemik pemotongan atau skema upah sepihak tersebut belum kunjung rampung ketuk palu, Sabtu (20/6/2026).
Meskipun tim pengawas ketenagakerjaan diklaim telah diterjunkan fungsional membelah lapangan, Disnaker Lampung melayangkan draf alasan baru di balik lambatnya rilis hasil investigasi. Otoritas pengawas berkilah bahwa sasis pemeriksaan jilid pertama tertahan di meja manajemen tingkat menengah akibat sang nakhoda utama atau pimpinan tertinggi korporasi OPPO Lampung sedang berada di luar kota.
“Tim sirkuit pengawas kami sejatinya sudah turun melakukan inspeksi mendadak ke kantor operasional dan menggelar tatap muka awal dengan pihak Human Resources (HR) manajemen OPPO. Namun, sasis pengumpulan keterangan belum tuntas 100 persen karena pemegang kebijakan tertinggi perusahaan dilaporkan sedang dinas luar,” urai Agus Nompitu taktis saat dikonfirmasi awak media.
Kejar Dokumen Kunci: Disnaker Sisir Indikasi Pelanggaran Regulasi Pengupahan
Guna memotong barikade ketidakjelasan, Disnaker Lampung menegaskan telah melayangkan draf juknis pemanggilan resmi serta instruksi pemenuhan sejumlah dokumen ketenagakerjaan makro kepada pihak HR OPPO. Dokumen slip gaji, kontrak kerja tertulis, hingga draf juknis sistem target penjualan komoditas gawai diposisikan fungsional sebagai kunci pembuktian materiil untuk mendeteksi ada tidaknya indikasi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Kendati demikian, saat dicecar jurnalis mengenai target tenggat waktu (deadline) pemeriksaan tahap dua serta grafik indikasi awal pelanggaran pasca-menyisir ruang HR, Agus Nompitu memilih meredam fluktuasi informasi dan enggan membeberkan juknis penyidikan secara mendetail ke publik.
“Ya (investigasi) belum selesai. Kan semua ada sasis prosesnya. Kami menolak gegabah dan memilih menunggu hasil kelengkapan dokumen serta sirkuit pemeriksaan lanjutan setelah pimpinan mereka kembali mendarat di Lampung,” jawab Agus singkat mengunci draf argumentasinya.
Dikawal Ormas: Laskar Lampung Desak Transparansi Hasil Investigasi Dibuka Gamblang
Di lajur hilir, polemik skema upah buruh OPPO ini telah bergeser fungsional menjadi bola panas yang memicu atensi sosiologis dari rupa-rupa organisasi kemasyarakatan (ormas). Salah satu yang paling agresif melakukan tekanan horizontal adalah gerakan Laskar Lampung, yang mendesak secara hitam di atas putih agar Disnaker menolak main mata dengan korporasi dan wajib membuka utuh raport hasil investigasi ke hadapan publik.
Kelompok sipil mengancam akan mendepolys gelombang massa andai hak-hak normatif upah minimum provinsi (UMP) para pekerja lokal dikebiri oleh sistem target yang dipasang vendor asing tersebut.
Kini, grafik kepercayaan publik berada sepenuhnya di pundak Disnaker Provinsi Lampung selaku wasit perburuhan. Komunitas pekerja di Bumi Ruwa Jurai menanti dengan ketebalan nyali apakah pengawasan jilid dua nanti mampu membongkar tabir gurita skema gaji OPPO, atau justru mandek di bawah barikade birokrasi korporasi. (***)
Post a Comment