BGN Pasang Badan, Sebut Tudingan Presiden Prabowo Raup Margin Ekonomi dari MBG Adalah Fitnah Digital



JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melayangkan bantahan keras horizontal demi membentengi program prioritas negara dari hantaman kampanye hitam di ruang siber. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memasang barikade informasi guna menetralisir draf narasi menyesatkan yang secara spekulatif menuding Presiden RI Prabowo Subianto meraup keuntungan atau margin ekonomi pribadi dari draf pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Klarifikasi tebal ini dilempar ke panggung pers nasional sebagai respons taktis atas kian liarnya peredaran pesan berantai di rupa-rupa aplikasi percakapan digital dan platform media sosial. Otoritas hulu kementerian menegaskan secara hitam di atas putih bahwa draf pesan tersebut sengaja diproduksi menggunakan sasis misinformasi murni yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami melempar maklumat resmi bahwa seluruh isi draf narasi yang menargetkan figur Bapak Presiden tersebut adalah seratus persen tidak benar alias hoaks. Saya pribadi maupun lembaga BGN tidak pernah melayangkan draf pernyataan spekulatif seperti yang dicatut dalam pesan gelap tersebut,” seru Nanik S. Deyang taktis kepada awak media, Minggu (14/6/2026).

Desak Publik Saring Isu: Singgung Sasis Tata Kelola MBG yang Diaudit Ketat

Nanik menguliti bahwa di tengah tingginya fluktuasi arus informasi digital, program-program strategis nasional yang menyerap sirkuit anggaran negara memang kerap menjadi sasaran empuk bagi oknum produsen hoaks untuk melempar provokasi makro. Tujuannya tidak lain adalah memicu riak delegitimasi atau ketidakpercayaan publik terhadap komitmen hulu pemerintah.

Padahal, sasis operasional jalannya Program MBG—termasuk rencana pembangunan 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) termasuk di Provinsi Lampung—dikunci oleh sistem pengawasan berlapis. Setiap rupiah aliran dana dipastikan bergerak linear fungsional di bawah audit ketat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menutup rapat celah kebocoran sirkular.

“Di sinilah sasis pentingnya literasi media digital bagi seluruh lapisan warga. Masyarakat modern dipatok wajib memiliki ketajaman psikologis untuk menyaring informasi, melakukan verifikasi silang (cross-check), serta memotong mata rantai penyebaran konten provokatif sebelum melahirkan fluktuasi kesalahpahaman kolektif di akar rumput,” jelasnya berbobot.

BGN Pilih Tutup Telinga dari Isu Miring dan Tetap Kebut Program Lapangan

Guna meredam turbulensi informasi di ruang publik, BGN mengimbau khalayak luas untuk tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa draf konten siber yang sengaja didesain secara manipulatif. Pihak lembaga mematok aturan main yang klir bahwa rujukan rilis data kemajuan program pemenuhan gizi hanya sah apabila diluncurkan melalui saluran komunikasi dan kanal digital institusi yang telah mengantongi verifikasi resmi negara.

Manajemen BGN menegaskan tidak akan membiarkan fluktuasi rumor politik ini mengendurkan grafik kinerja tim teknis di lapangan. Seluruh jajaran fungsionaris pusat hingga daerah dipastikan tetap melaju fokus mengeksekusi mandat pelayanan logistik pangan bergizi demi mendongkrak indeks kualitas kesehatan anak-anak sekolah.

“Fokus kami tunggal, yakni bekerja lurus merealisasikan draf amanat pelayanan masyarakat dengan tingkat akuntabilitas tertinggi. Kami mengajak publik untuk lebih bijak bermedia digital, mengedepankan asas tabayun berbasis data riil, dan mendukung penuh gerakan pemenuhan gizi ini demi menyongsong ketahanan generasi masa depan bangsa,” pungkas Nanik meluruskan posisi lembaga. (***)

Post a Comment

Previous Post Next Post