BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuhnya untuk tegak lurus mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait perpanjangan masa penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah penyesuaian sistem kerja ini diambil sebagai bentuk kontribusi daerah terhadap gerakan penghematan energi nasional yang sedang digalakkan secara masif.
Sebelumnya, pemerintah pusat secara resmi mengumumkan perpanjangan kebijakan WFH sebanyak satu kali dalam sepekan bagi korps abdi negara, yang dijadwalkan secara serentak pada setiap hari Jumat. Skema pembatasan operasional kantor dinas ini diproyeksikan akan terus berlaku setidaknya untuk durasi dua bulan ke depan.
Sebagaimana diketahui, regulasi ketat ini perdana digulirkan sejak 1 April 2026 lalu. Kebijakan ini lahir sebagai langkah mitigasi darurat dan strategi taktis pemerintah dalam menekan angka konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah gejolak ketidakpastian harga minyak mentah dunia, imbas eskalasi konflik geopolitik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.
Menyikapi perpanjangan masa berlaku tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Bumi Ruwa Jurai pada prinsipnya sangat siap dan tidak menemukan kendala berarti untuk meneruskan regulasi tersebut ke tingkat lokal. Pemprov Lampung menempatkan kebijakan ini sebagai prioritas bersama demi kepentingan ketahanan energi nasional.
“Tentunya Pemerintah Provinsi Lampung akan langsung mengikuti ketika surat resmi atau petunjuk teknis kebijakan tersebut diturunkan oleh pusat. Pada prinsipnya, sampai dengan hari ini kita sebenarnya sudah konsisten menjalankan skema WFH tersebut. Apabila regulasi tertulis itu nanti sudah sampai, kita tidak hanya mengikutinya di tingkat provinsi, tetapi juga akan segera meneruskannya ke jajaran pemerintahan kabupaten dan kota se-Lampung,” ujar Marindo Kurniawan saat memberikan keterangan pers di Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Pelayanan Publik Tetap Prima dan Bebas Hambatan
Marindo memastikan bahwa pelaksanaan WFH hari Jumat yang sudah berjalan selama hampir dua bulan terakhir di lingkungan Pemprov Lampung sama sekali tidak mengendurkan performa birokrasi. Fleksibilitas ruang kerja terbukti tidak mengganggu roda aktivitas pemerintahan maupun menurunkan mutu pelayanan administratif kepada masyarakat luas.
Pihak Sekretariat Daerah telah melakukan pengawasan digital secara ketat untuk memastikan produktivitas pegawai tidak merosot. Pola koordinasi antarinstansi dan pengerjaan tugas-tugas perkantoran dipastikan tetap bergulir normal seperti hari-hari kerja biasa, berkat optimalisasi pemanfaatan ekosistem digitalisasi birokrasi yang sudah terbangun.
“Hingga saat ini, sistem WFH kita berjalan dengan sangat baik dan rapi. Kalau bicara masalah efektivitas, seluruh tugas-tugas penugasan perkantoran tetap berjalan seperti biasa. Walaupun ada persentase pegawai yang terjadwal melakukan WFH, pelayanan kepada publik tetap dipastikan berjalan normal tanpa ada hambatan,” jelasnya menerangkan.
Kontribusi Nyata Terhadap Pengurangan Konsumsi Energi Kantor
Terkait indikator dampak konkret dari kebijakan WFH ini terhadap persentase penghematan energi daerah, Sekdaprov Marindo mengakui bahwa fluktuasi angka riilnya saat ini masih dalam proses penghitungan dan audit lebih lanjut oleh dinas teknis terkait. Kendati angka nominal pastinya belum dirilis, ia meyakini intervensi kebijakan ini membawa dampak instan yang positif bagi pos efisiensi anggaran internal.
Secara logika anggaran dan operasional, tiadanya aktivitas fisik pegawai di dalam gedung-gedung dinas pada hari Jumat otomatis memangkas konsumsi daya listrik perkantoran secara signifikan. Penurunan ini mencakup pemakaian sistem pendingin ruangan (AC), lampu penerangan, hingga perangkat komputer massal, yang berkelindan dengan berkurangnya mobilitas kendaraan dinas operasional di jalan raya.
“Yang pasti dan logis, dengan tidak adanya operasional penuh di dalam gedung kantor, maka energi otomatis tidak banyak digunakan. Hal ini jelas berpengaruh secara langsung. Paling tidak, ada kontribusi dan pengaruh nyata terhadap penghematan pos energi di lingkungan perkantoran pemprov,” kunci Marindo optimis. (Tim)
Post a Comment