Exit Meeting Itjen Kemendagri: Pemprov Lampung Berkomitmen Perkuat Tata Kelola Aset dan Pelayanan Publik

 

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari hasil pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam acara Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini menandai berakhirnya rangkaian pengawasan yang telah berlangsung sejak 5 Mei hingga 12 Mei 2026.

Sekda menyampaikan bahwa hasil pengawasan Itjen Kemendagri merupakan bahan evaluasi krusial bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa setiap catatan yang diberikan tim pengawas adalah bentuk deteksi dini guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"Hasil pengawasan ini harus dipandang sebagai pembinaan. Saya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan langkah perbaikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara berkala kepada Inspektorat Provinsi," tegas Sekda.

Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, dalam laporannya menjelaskan bahwa pengawasan tahun ini mencakup aspek umum dan teknis yang kompleks. Fokus pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga pengawalan program strategis nasional.

"Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Lampung," ujar Harun.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan ke depan adalah penguatan tata kelola aset daerah. Pemprov Lampung mengakui penataan administrasi, pemanfaatan, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah masih menjadi tantangan yang harus dibenahi secara bertahap dan berkelanjutan.

Meski sejumlah indikator makro pembangunan di Lampung—termasuk angka kemiskinan—menunjukkan tren perbaikan, Pemprov Lampung tetap menjadikan hasil evaluasi Itjen Kemendagri sebagai pengingat untuk meningkatkan kualitas perencanaan program. Dengan tindak lanjut yang tepat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Lampung semakin profesional dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.