BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna mematangkan strategi mitigasi menghadapi fenomena El Nino 2026 di Gedung Pusiban, Jumat (10/04/2026). Langkah ini diambil menyusul peringatan dini terkait potensi kemarau ekstrem yang dijuluki sebagai 'El Nino Godzilla', yang diprediksi dapat mengganggu stabilitas pangan dan ekonomi nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa sebagai lumbung pangan nasional, Lampung memikul tanggung jawab besar dalam menjaga pasokan beras dan jagung untuk wilayah lain di Indonesia.
Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Pangan
Gubernur Mirza memaparkan bahwa dengan produksi gabah mencapai 3,2 juta ton per tahun, Lampung memiliki surplus sekitar 900 ribu ton beras yang menyuplai kebutuhan luar daerah. Penurunan produksi akibat kekeringan dipastikan akan memicu efek domino terhadap kenaikan harga pangan dan pakan ternak.
"Ini bukan hanya soal masyarakat Lampung, tetapi juga daerah lain yang bergantung pada kita. Perencanaan dan kesiapan adalah kunci. Saya mengajak para kepala daerah untuk meneladani manajemen Nabi Yusuf AS dalam menghadapi masa kekeringan panjang melalui orkestrasi kebijakan yang tepat," ujar Gubernur Mirza.
Prediksi BMKG: Puncak Kemarau Agustus-September
Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG, Indra Purna, menjelaskan bahwa musim kemarau diperkirakan mulai memasuki wilayah Lampung pada Mei 2026. Meskipun diprediksi tidak seekstrem tahun 1997, kondisi tahun ini diperkirakan mirip dengan tahun 2015 yang memiliki durasi kering cukup panjang.
"Curah hujan diperkirakan berada di bawah normal. Di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, durasi musim kemarau bahkan dapat mencapai 210 hari," jelas Indra.
Langkah Strategis Terpadu Lintas Sektor
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memerinci sejumlah langkah mitigasi yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah kabupaten/kota:
Sektor Pertanian: Percepatan tanam (April-Juni), penggunaan varietas tahan kekeringan, optimalisasi pompanisasi, dan penguatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Sumber Daya Air: Revitalisasi embung, sumur bor, serta distribusi air bersih untuk wilayah yang berpotensi krisis.
Kehutanan & Lingkungan: Pengaktifan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta pengawasan ketat terhadap praktik pembakaran lahan.
Kesehatan: Antisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pemantauan kualitas sanitasi.
Komitmen Kepemimpinan Daerah
Gubernur Mirza meminta seluruh jajaran OPD, Bappeda, hingga BPBD untuk rutin menggelar evaluasi guna memantau indikator kerawanan secara berkala. Keseriusan dalam mitigasi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Lampung agar tetap stabil di tengah tekanan iklim global.
"Nasib jutaan masyarakat bergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini. Sinergi dan integrasi antar OPD adalah kunci agar penanganan berjalan efektif dan efisien," pungkasnya.
Post a Comment