BANDAR LAMPUNG – Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/04/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat memberikan teguran keras bagi daerah yang dinilai masih pasif dalam merespons fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti masih adanya 321 Pemerintah Daerah yang belum melakukan langkah nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa kehadiran formalitas dalam rapat koordinasi tidak akan berdampak tanpa aksi intervensi pasar.
6 Instruksi Strategis untuk Pemerintah Daerah
Kemendagri menginstruksikan jajaran Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, untuk segera menjalankan enam langkah konkret guna menjaga daya beli masyarakat:
Operasi Pasar Murah: Menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
Sidak Pasar dan Distributor: Mencegah praktik penimbunan barang oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Menjaga kelancaran rantai pasok komoditas dari daerah penghasil.
Gerakan Menanam: Mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas.
Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT): Mengalokasikan dana darurat untuk subsidi atau intervensi harga.
Subsidi Transportasi APBD: Mendukung biaya logistik bahan pokok agar harga tetap stabil.
Tren Inflasi dan Komoditas yang Perlu Dicermati
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan bahwa inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94%, angka yang lebih tinggi dibandingkan tren periode yang sama pada tiga tahun terakhir (2023-2025).
BPS mencatat beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan harga di banyak wilayah, antara lain:
Bawang Merah: Naik di 227 kabupaten/kota.
Minyak Goreng: Naik di 224 daerah.
Gula Pasir: Naik di 185 daerah.
Beras: Menunjukkan tren kenaikan jumlah daerah terdampak secara konsisten, dari 72 daerah pada Januari menjadi 109 daerah pada April ini.
Selain bahan pangan, komoditas seperti emas perhiasan dan daging ayam ras juga diidentifikasi sebagai penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun 2026.
Komitmen Daerah
Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 15 kabupaten/kota. Fokus utama adalah memastikan distribusi logistik di wilayah Lampung tetap berjalan lancar dan melakukan koordinasi intensif dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) guna mengambil langkah diskresi jika terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar-pasar tradisional.
Post a Comment