BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan penyimpangan pada Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Selatan. Laporan tersebut ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Jaksa Agung RI guna mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit menyeluruh.
Langkah ini diambil setelah tim lapangan LSM PRO RAKYAT menemukan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta dugaan kekurangan volume pada proyek yang dibiayai oleh APBN Kementerian PU tersebut.
Soroti 8 Titik Pembangunan Senilai Rp4 Miliar
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., menjelaskan bahwa program PISEW 2025 di Lampung Selatan mencakup 16 desa di 8 kecamatan. Setiap titik pembangunan yang menghubungkan dua desa mendapatkan alokasi fantastis sebesar Rp500 juta.
“Ini uang negara, uang rakyat. Hasil pantauan kami di lapangan menunjukkan kualitas fisik pekerjaan patut dipertanyakan. Kami menduga ada ketidaksesuaian antara anggaran sebesar Rp500 juta dengan fakta fisik di lapangan,” tegas Aqrobin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Adapun 8 titik lokasi yang dilaporkan meliputi wilayah Kecamatan Palas, Sragi, Way Sulan, Ketapang, Merbau Mataram, Katibung, Natar, dan Sidomulyo.
Desak Keterbukaan Dokumen Teknis
Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menekankan bahwa tindakan ini sejalan dengan semangat Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, yang meminta jajaran kejaksaan aktif mengungkap kasus korupsi di daerah. Pihaknya menuntut Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung untuk membuka dokumen pendukung secara transparan kepada publik.
“Kami meminta seluruh dokumen dibuka terang-benderang, mulai dari RAB, gambar teknis, hingga dasar penetapan lokasi. Mengapa fokus di Lampung Selatan? Publik berhak tahu apakah ketebalan konstruksi, mutu bahan, dan elevasi sudah sesuai dengan perencanaan,” ujar Johan.
Audit BPK Sebagai Kunci Akuntabilitas
LSM PRO RAKYAT menegaskan bahwa audit oleh BPK RI sangat krusial untuk menguji kesesuaian volume fisik dan manfaat riil bagi masyarakat. Program swakelola ini diharapkan tidak hanya selesai secara administratif di atas kertas, namun meninggalkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama.
“Kami tidak ingin proyek ini menyisakan pertanyaan di lapangan. Jika ditemukan selisih volume atau kualitas di bawah standar, maka aparat penegak hukum harus hadir untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pembangunan harus jujur dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tutup Aqrobin.
Hingga berita ini diturunkan, LSM PRO RAKYAT sedang merampungkan berkas laporan resmi untuk segera disampaikan kepada Presiden RI dan Jaksa Agung sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan nasional.
Post a Comment