TANGGAMUS – Pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanggamus kini berada di bawah sorotan tajam. Program yang digadang-gadang untuk menekan inflasi dan menyejahterakan masyarakat tersebut diduga kuat melenceng dari standar operasional prosedur (SOP) akibat ulah oknum yang memburu keuntungan pribadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul berbagai kejanggalan serius, mulai dari praktik jual beli proyek, pemotongan anggaran yang tidak wajar, hingga pengabaian peran instansi pemerintah di tingkat kecamatan.
Indikasi Praktik "Dagang" Proyek dan Pemotongan Dana Sumber terpercaya mengungkapkan adanya pola pengelolaan proyek yang tidak sehat. Oknum tertentu diduga mengambil alih pekerjaan dan menjualnya kembali kepada pihak lain dengan selisih harga yang signifikan. Dampaknya, dana yang sampai ke pelaksana lapangan jauh dari nilai anggaran semula.
"Nilai anggaran misalnya Rp80 juta, tapi yang cair ke pelaksana hanya sekitar Rp75 juta, bahkan ada yang lebih kecil karena dipotong berkali-kali. Akibatnya, banyak pekerjaan terbengkalai karena dana tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan," ungkap sumber tersebut, Rabu (29/4/2026).
Sistem Kontrol Mandul dan Pengabaian Otoritas Wilayah Selain masalah finansial, prosedur administrasi dan koordinasi wilayah dinilai berantakan. Pihak kecamatan, yang secara aturan memiliki kewenangan legalitas tanah dan koordinasi wilayah, justru mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembangunan.
Mirisnya, meskipun jajaran kecamatan tercatat sebagai Satgas Pengawas, fakta di lapangan menunjukkan Camat maupun Sekcam tidak mengetahui detail lokasi maupun progres pembangunan. Hal ini diperparah dengan dugaan adanya oknum sistem kontrol yang justru ikut bermain dan menutupi informasi demi kepentingan ekonomi tertentu.
Rusaknya Marwah Program Nasional Kondisi ini menguatkan kritik yang sebelumnya dilayangkan oleh aktivis setempat. Penyimpangan ini dinilai telah menghancurkan esensi program KDMP yang seharusnya menjadi motor ketahanan pangan masyarakat.
Oknum yang terlibat disebut kerap "menjual" nama institusi atau program tertentu untuk menjustifikasi kejanggalan yang terjadi, sehingga memicu saling lempar tanggung jawab antarinstansi saat masalah muncul ke permukaan.
Desakan Evaluasi Total Masyarakat dan pemerhati kebijakan berharap adanya pembenahan mentalitas dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Aturan harus dikembalikan pada jalurnya, terutama dalam menempatkan personel yang berintegritas untuk mengawal program kerakyatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai temuan-temuan di lapangan. Diperlukan evaluasi dan audit mendalam agar program nasional ini tidak sekadar menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum, sementara rakyat tetap terhimpit inflasi.
Post a Comment