BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam isu strategis serta menyelaraskan peran antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyongsong tahun anggaran 2026–2027, Jumat (17/04/2026).
Bertempat di Hotel Akar, Bandar Lampung, FGD ini menjadi instrumen krusial dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026, sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019.
Transformasi Penyusunan Anggaran Terintegrasi
Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran, Iswanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya mengubah pola penyusunan ADEM dari yang sebelumnya bersifat parsial menjadi lebih terpadu. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki basis data yang kuat dan sinkron antara kebutuhan lapangan dengan proyeksi anggaran.
“Kita menyusun ADEM secara bersama-sama agar lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Kita juga perlu adaptif mengingat kebijakan fiskal pemerintah pusat saat ini lebih berfokus pada pemberian program secara langsung,” jelas Iswanto.
Empat Pilar Fokus Pembangunan
Dalam FGD yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ayu Hayanutunnisma, S.E., M.M., peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi yang berfokus pada empat tema sentral pembangunan Pesawaran:
Penanganan Working Poor: Strategi menekan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem.
Infrastruktur dan Aksesibilitas: Penguatan konektivitas wilayah guna mendukung ekonomi lokal.
Pengendalian Inflasi: Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
Optimalisasi PAD: Merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
Output Strategis untuk APBD 2027
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memvalidasi permasalahan pembangunan daerah serta merumuskan matriks aksi kebijakan yang aplikatif. Dengan keterlibatan aktif para pejabat perencana dan operator dari seluruh OPD, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang relevan dengan arah kebijakan nasional namun tetap menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Pesawaran.
Hasil dari diskusi ini akan menjadi referensi utama dalam perumusan struktur APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027, demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Post a Comment