BANDAR LAMPUNG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Lampung ini fokus pada efektivitas penyerapan anggaran serta sinkronisasi program prioritas rakyat.
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa monitoring triwulanan ini krusial untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Prioritas Program dan Kewaspadaan Fiskal Ahmad Giri Akbar meminta pemerintah daerah untuk tetap fokus pada kegiatan prioritas dan menunda program yang dinilai kurang mendesak. Hal ini didasari oleh ketidakpastian kondisi global, termasuk faktor geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
“Kami meminta agar kegiatan prioritas masyarakat diutamakan dengan tetap mengacu pada kemampuan fiskal. Lampung harus siap dengan segala kemungkinan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” tegas Giri, Senin (27/4/2026).
Meskipun terdapat kewaspadaan pada sektor fiskal, Giri memastikan bahwa sektor ketahanan pangan dan ketersediaan energi seperti BBM serta LPG di Lampung saat ini berada dalam kondisi aman dan surplus.
Optimalisasi Aset Senilai Rp19 Triliun Menanggapi tantangan fiskal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah melakukan langkah kreatif untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset.
“Pemprov Lampung memiliki aset lebih dari Rp19 triliun. Saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tengah menginventarisasi dan menyusun skema pemanfaatan aset agar bisa memberikan kontribusi pada penerimaan daerah secara maksimal sesuai regulasi,” ungkap Marindo.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Kepala BPKAD Nurul Fajri dan Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, guna menyinkronkan data realisasi yang akan menjadi acuan perubahan kebijakan anggaran ke depan.
Post a Comment