BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah proaktif dalam memperkuat struktur fiskal daerah melalui penguatan sinergi antarwilayah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama seluruh Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Aula Rapat Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan ini menjadi forum krusial untuk membedah tantangan faktual sekaligus merumuskan langkah inovatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh penjuru Bumi Ruwa Jurai.
Modernisasi Layanan dan Digitalisasi
Dalam arahannya, Saipul menekankan bahwa kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi. Ia menyoroti urgensi transformasi digital untuk menghapus hambatan administratif yang selama ini membendung potensi pajak, khususnya pada sektor:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan layanan pajak lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan lebih transparan secara sistem," ujar Saipul.
Solusi Konkret: Data Sharing Terintegrasi
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi ajang bagi Kepala Bapenda Kabupaten/Kota untuk memaparkan kendala lapangan, mulai dari tantangan geografis hingga akurasi data wajib pajak. Sebagai solusi, pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam:
Pertukaran Data (Data Sharing): Integrasi data antarwilayah untuk menutup celah kebocoran pajak.
Pemanfaatan TIK: Penggunaan teknologi informasi terintegrasi guna memastikan validasi data wajib pajak yang lebih akurat dan mutakhir.
Dampak untuk Pembangunan Publik
Sinergi yang solid ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah secara lebih profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Saipul menegaskan bahwa setiap rupiah yang terkumpul dari PAD pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat.
"Output dari optimalisasi pendapatan ini sangat jelas, yakni untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung," pungkasnya.
Dengan komitmen integrasi data ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis target PAD tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal guna mendukung kemandirian fiskal daerah.
Post a Comment