BANDAR LAMPUNG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung secara tegas menginstruksikan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul insiden keluhan kesehatan massal yang dialami 172 warga sekolah di SMAN 6 Bandar Lampung pada Rabu (22/04/2026) lalu.
Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menekankan bahwa aspek higienitas dan kesegaran makanan merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan dalam pelayanan gizi siswa.
Evaluasi Standar dan Koordinasi Lapangan
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 147 siswa dan 25 guru mengalami gejala mual serta pening pasca-menyantap menu makan siang. Meski tidak ada korban yang sampai menjalani rawat inap, Thomas memastikan kejadian ini menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kualitas makanan harus dijaga; harus higienis dan fresh. Kami telah meminta seluruh kepala sekolah untuk memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari penentuan menu hingga pengawasan proses pengolahan di dapur,” ujar Thomas usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (27/04/2026).
Langkah Tegas dan Status Program
Sebagai bentuk respons cepat dan pertanggungjawaban publik, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil tindakan preventif dengan menghentikan sementara operasional dapur SPPG Way Lunik, Bandar Lampung. Keputusan ini tertuang dalam surat resmi nomor 1903/D.TWS/04/2026 per tanggal 23 April 2026 untuk keperluan investigasi lebih lanjut.
Thomas menyebutkan bahwa secara umum program MBG telah menjangkau hampir seluruh SMA sederajat di Lampung. Namun, insiden ini dipastikan akan mengubah mekanisme pengawasan menjadi lebih ketat.
Audit Berkala: Memastikan kepatuhan SPPG terhadap jadwal masak dan distribusi.
Uji Sampel: Penguatan fungsi kontrol kualitas sebelum makanan dibagikan kepada warga sekolah.
SOP Distribusi: Meminimalkan waktu antara pengolahan dan konsumsi guna menjaga kesegaran menu.
Komitmen Keamanan Siswa
Disdikbud Provinsi Lampung menjamin bahwa keberlangsungan program MBG tetap menjadi prioritas nasional, namun dengan catatan evaluasi total pada rantai pasok.
“Ke depan tidak boleh ada pengulangan. Kejadian ini menjadi evaluasi pahit namun penting agar standar operasional benar-benar dijalankan di lapangan tanpa celah,” pungkas Thomas.
Post a Comment