BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait pengesahan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Senin (30/3/2026). Pertemuan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan, kinerja BUMD, hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., secara resmi mengesahkan Keputusan DPRD mengenai tindak lanjut LHP BPK dan meminta pihak eksekutif segera mengambil langkah taktis guna menjaga prinsip good governance.
Fokus Perbaikan Sistemik dan Penyehatan BUMD
Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus), terdapat tujuh poin rekomendasi utama yang akan segera dieksekusi oleh Pemprov Lampung. Salah satu poin yang menjadi perhatian serius adalah restrukturisasi komprehensif terhadap PT Lampung Jasa Utama (LJU). Langkah penyehatan bisnis ini diharapkan mampu memulihkan kinerja perusahaan pelat merah tersebut agar kembali berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami mendukung penuh upaya perbaikan sistem, termasuk penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, agar tata kelola pemerintahan kita semakin transparan," ujar Ahmad Giri Akbar saat memimpin rapat.
Tujuh Langkah Taktis Pemprov Lampung
Sebagai mitra sejajar, Pemprov Lampung memposisikan rekomendasi DPRD sebagai upaya preventif dan korektif. Tujuh langkah yang akan segera diambil meliputi:
Tim Terpadu: Pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian temuan audit.
Penguatan APIP: Meningkatkan peran Inspektorat melalui pengawasan berbasis risiko.
Kapasitas SDM: Sertifikasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan daerah.
Reformasi Pengadaan: Mempercepat perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Ketegasan Hukum: Menagih pengembalian kerugian daerah kepada pihak ketiga secara tegas.
Ketahanan Pangan: Menyusun regulasi sistem informasi pangan dan gizi terintegrasi.
Restrukturisasi BUMD: Melakukan pembenahan total pada manajemen dan bisnis PT LJU.
Komitmen Terhadap Akuntabilitas
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa masukan dari legislatif akan menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif. Pemprov Lampung optimistis bahwa dengan menjalankan rekomendasi ini, reformasi birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai akan berjalan semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Rekomendasi ini bukan sekadar administratif, melainkan peta jalan bagi kami untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan akuntabel," pungkas Wagub Jihan.
Post a Comment