Satu Tahun Kepemimpinan Mirza–Jihan: Pulihkan Ruang Fiskal Daerah dan Targetkan Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Utama

 


BANDAR LAMPUNG, 3 Maret 2026 – Memasuki satu tahun masa bakti, pasangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan berhasil meletakkan pondasi pembangunan yang kokoh melalui penyehatan postur APBD. Dalam acara refleksi satu tahun kepemimpinan yang digelar di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3), Gubernur Mirza memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam mengurai benang kusut tantangan fiskal daerah.

Di tengah peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan buku "1 Tahun Mirza–Jihan", Gubernur mengungkapkan bahwa strategi efisiensi dan pemetaan anggaran yang ketat telah membuahkan hasil nyata bagi keuangan daerah.

Penyehatan APBD dan Komitmen Infrastruktur Gubernur Mirza membeberkan pencapaian signifikan dalam penyelesaian kewajiban keuangan daerah, di antaranya:

  • Pelunasan Utang: Berhasil melunasi utang sebesar Rp600 miliar kepada pihak ketiga.

  • Skema Utang Kabupaten: Mengatur kembali skema pembayaran utang sebesar Rp1,2 triliun kepada pemerintah kabupaten.

  • Efisiensi Anggaran: Melakukan penghematan sebesar Rp200 miliar.

  • Ekspansi Infrastruktur: Di tengah penyehatan fiskal, Pemprov tetap mampu menambah alokasi anggaran jalan sebesar Rp400 miliar.

“Visi saya, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya sendiri. Kita sudah mulai meletakkan pondasi agar ruang fiskal kita lebih produktif untuk pembangunan fisik yang dirasakan langsung warga,” tegas Mirza.

Transformasi Digital dan Kepuasan "Pelanggan" Selain infrastruktur, Mirza–Jihan mendorong reformasi birokrasi dengan menjadikan Customer Satisfaction (Kepuasan Masyarakat) sebagai Key Performance Indicator (KPI) utama bagi seluruh ASN. Pelayanan publik kini diarahkan menuju transformasi digital guna memastikan akses yang lebih cepat dan transparan.

Sinergi dengan Insan Pers Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi peran pers sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial. Senada dengan hal itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan dukungannya terhadap transparansi kinerja OPD namun tetap menjaga daya kritis yang proporsional.

“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan pemimpinnya. Ini baru peletakan pondasi, tapi arahnya sudah terlihat, terutama dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujar Abung.

[Image: Governor Rahmat Mirzani Djausal signing the "1 Tahun Mirza-Jihan" book launch at the Pusiban Outdoor Garden]

Refleksi satu tahun ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus tancap gas dalam mempercepat konektivitas antarwilayah dan mewujudkan pembangunan yang inklusif di seluruh Bumi Ruwa Jurai.


Post a Comment

Previous Post Next Post