Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Antara DPP JMI dan Dewan Pers Berakhir Sepakat Melalui Mediasi Komisi Informasi

 

JAKARTA, 7 Maret 2026 – Proses penyelesaian sengketa informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI) dan Dewan Pers akhirnya mencapai kesepakatan. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Komisi Informasi, Dewan Pers menyatakan bersedia memberikan informasi yang diminta oleh DPP JMI dalam suasana yang konstruktif, Jumat (6/3).

Proses mediasi ini dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Pusat sekaligus Mediator, Donny Yoesgiantoro. Ia mengapresiasi kedewasaan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perbedaan pandangan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dialog Konstruktif untuk Transparansi Mediator Donny Yoesgiantoro menyatakan bahwa keberhasilan mediasi ini merupakan langkah maju dalam memperkuat budaya transparansi di lembaga publik.

“Proses ini menunjukkan bahwa sengketa informasi dapat diselesaikan melalui dialog. Komitmen kedua pihak untuk menghormati mekanisme keterbukaan informasi merupakan langkah positif dalam memperkuat akuntabilitas lembaga,” ujar Donny.

Uji Akuntabilitas Lembaga Ketua DPP JMI, Yudi Hutriwinata, S.H., C.LTP., menegaskan bahwa permohonan informasi yang diajukan organisasinya bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya menjaga amanat transparansi publik.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai organisasi pers untuk mendorong akuntabilitas lembaga publik. Hasil mediasi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam memperkuat budaya keterbukaan,” tegas Yudi.

Preseden bagi Lembaga Publik Penyelesaian sengketa ini menjadi contoh nyata bahwa setiap perbedaan tafsir mengenai informasi publik memiliki saluran penyelesaian yang jelas melalui mekanisme hukum dan dialog. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Kesepakatan ini mengakhiri ketegangan administratif yang sempat terjadi dan mengembalikan fokus kedua lembaga pada penguatan pilar demokrasi di Indonesia melalui jurnalisme yang kredibel dan institusi yang transparan.