Heny Yulistiani Sidak PO Bus MKU: Tak Ada Toleransi bagi Kendaraan Tidak Layak Jalan!

KRUI, 13 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dr. Heny Yulistiani, melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (Ramp Check) di Pool PO Medina Karya Utama (MKU), Rabu (11/3). Sidak ini dilakukan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjelang lonjakan arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., MP, serta Satlantas Polres Pesisir Barat, tim gabungan memeriksa secara detail kesiapan teknis armada bus yang akan melayani rute mudik dari dan menuju Krui.

Prioritas Keselamatan Penumpang Dr. Heny Yulistiani menegaskan bahwa keselamatan nyawa penumpang berada di atas segalanya. Ia meninjau langsung kondisi fisik kendaraan, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, fungsi lampu, hingga ketersediaan perlengkapan darurat di dalam kabin bus.

“Lebaran adalah momen bahagia, jangan sampai berubah menjadi duka akibat kelalaian teknis. Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman. Tidak boleh ada toleransi bagi kendaraan yang tidak layak jalan,” tegas Dr. Heny di lokasi sidak.

Parameter Pengecekan Ketat Inspeksi ini difokuskan pada aspek-aspek vital kendaraan, antara lain:

• Sistem Mekanis: Fungsi rem, kemudi, dan masa berlaku uji KIR.

• Kondisi Ban: Memastikan ban tidak gundul (vulkanisir yang tidak standar).

• Fungsi Kelistrikan: Lampu utama, lampu sein, dan wiper.

• Kesehatan Kru: Sopir dan awak bus diimbau menjaga kondisi fisik dan dilarang mengemudi dalam keadaan lelah.

Respons Penyedia Jasa Transportasi Pihak pengelola PO Medina Karya Utama (MKU) menyambut positif langkah pemerintah daerah tersebut. Mereka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti catatan teknis yang ditemukan selama inspeksi guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemudik di lintas barat.

Sidak ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyambut arus mudik 2026, memastikan mobilitas warga berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti di sepanjang jalur transportasi darat.