KOTABUMI – Sektor pertanian di Kabupaten Lampung Utara mencatatkan tren positif yang signifikan. Kenaikan harga gabah, jagung, dan singkong telah mendorong lonjakan pendapatan petani hingga dua kali lipat, memperkuat daya beli masyarakat di wilayah pedesaan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa penguatan harga ini merupakan dampak langsung dari kebijakan strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berpihak pada petani.
Kebijakan Harga dan Program 'Desaku Maju'
Dalam forum Musrenbang RKPD Lampung Utara 2027 di Gedung Pusiban Agung, Kamis (26/3/2026), Gubernur Mirza merinci stabilitas harga komoditas saat ini:
Gabah Kering Panen (GKP): HPP ditetapkan sebesar Rp6.500/kg.
Jagung Pipilan Kering: Harga stabil di kisaran Rp5.500 – Rp5.600/kg.
Singkong: Harga Acuan Pembelian (HAP) di Lampung mencapai Rp1.350/kg dengan rafraksi maksimal 15%.
Selain harga, Pemprov Lampung menghadirkan Program Desaku Maju untuk memberikan nilai tambah. Contoh sukses terlihat di Desa Wonomarto, di mana produksi padi meningkat 30% (dari 994 ton menjadi 1.292 ton). Bantuan mesin pengering (dryer) juga memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp82,98 juta bagi desa tersebut.
Integrasi dengan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa Program Desaku Maju akan diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah akan memfasilitasi BUMDes sebagai pemasok bahan baku pangan langsung. “Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa,” ujar Gubernur.
Fokus SDM, Hilirisasi, dan Infrastruktur
Meski kesejahteraan meningkat, Gubernur mendorong Lampung Utara untuk fokus pada tiga pilar percepatan:
SDM Unggul: IPM Lampung Utara tercatat 72,28. Fokus utama adalah menekan angka putus sekolah dan relevansi kompetensi tenaga kerja.
Hilirisasi: Komoditas seperti kopi, karet, dan singkong harus diolah agar memiliki nilai jual lebih tinggi daripada produk mentah.
Infrastruktur: Pada 2026, Pemprov mengalokasikan Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Utara guna memangkas biaya logistik hasil bumi.
Integritas dan Good Governance
Menutup arahannya, Gubernur Mirza mengingatkan pentingnya transparansi dalam penganggaran. Ia meminta perencanaan pembangunan tahun 2027 dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal daerah namun tetap berdampak luas.
“Mari kita satukan komitmen. Lampung Utara memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera jika kita mengelola SDM dan infrastruktur dengan integritas tinggi,” pungkasnya.
Post a Comment