Hadapi Dinamika Global, Pemprov Lampung Susun Langkah Strategis Mitigasi Ekonomi dalam Perubahan RKPD dan APBD 2026

 


BANDAR LAMPUNG, 26 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah-langkah strategis guna menghadapi ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin langsung rapat pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 di Ruang Kerja Sekdaprov, Rabu (25/3).

Rapat krusial ini dihadiri oleh jajaran Bappeda dan BPKAD untuk memetakan dampak ekonomi internasional terhadap stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.

Mitigasi Terukur dan Adaptif Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki "sabuk pengaman" kebijakan yang mampu merespons fluktuasi ekonomi global secara cepat. Fokus utama kebijakan ini adalah melindungi masyarakat dari potensi tekanan inflasi atau gangguan distribusi komoditas.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah antisipatif yang tidak membebani masyarakat,” ujar Marindo Kurniawan.

Program Strategis Tetap Berjalan Meski melakukan penyesuaian skema anggaran, Sekdaprov menjamin bahwa agenda pembangunan utama tidak akan terhambat. Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen mengawal program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, di antaranya:

  • Hilirisasi & Produksi Pertanian: Menjaga ketahanan pangan sebagai pilar ekonomi Lampung.

  • Program Desaku Maju: Pemerataan pembangunan hingga tingkat pekon/desa.

  • Infrastruktur Jalan & Jembatan: Melanjutkan konektivitas wilayah guna mendukung logistik daerah.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi dampak global ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” tegas Sekdaprov.

Komitmen Fiskal yang Sehat Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berupaya menciptakan postur anggaran yang fleksibel namun tetap disiplin. Langkah ini diambil agar Lampung memiliki ketahanan ekonomi yang kuat (resiliensi) dalam menghadapi berbagai skenario terburuk dari dinamika politik internasional.

Sinergi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Lampung yang saat ini tengah menunjukkan tren positif.

Post a Comment

Previous Post Next Post