KOTABUMI, 26 Maret 2026 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan tiga pilar utama pembangunan—Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan infrastruktur—sebagai penggerak utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Utara di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Kamis (26/3).
Gubernur menilai Lampung Utara memiliki modalitas besar pada komoditas ubi kayu, jagung, padi, kopi, hingga karet yang memerlukan sentuhan hilirisasi agar memberikan nilai tambah maksimal bagi petani.
SDM sebagai Fondasi Utama Gubernur Mirza menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Lampung Utara berada di angka 72,28. Ia meminta Pemkab Lampung Utara memastikan akses pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas guna melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil untuk mengelola potensi daerah. Tidak boleh ada lagi anak putus sekolah di Lampung Utara karena pendidikan adalah kunci daya saing,” tegas Gubernur Mirza.
Hilirisasi dan Program 'Desaku Maju' Strategi ekonomi yang diusung Gubernur Mirza adalah menghentikan penjualan komoditas dalam bentuk mentah. Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung telah mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk penyediaan Pupuk Organik Cair (POC) dan mesin dryer.
Contoh keberhasilan terlihat di Desa Wonomarto, di mana penggunaan POC mampu meningkatkan produksi padi dan singkong hingga 30%. Program ini juga akan diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana BUMDes akan difasilitasi menjadi pemasok bahan baku pangan langsung.
Komitmen Infrastruktur dan Konektivitas Gubernur Mirza memaparkan capaian kemantapan jalan provinsi di Lampung Utara yang telah mencapai 93,58%. Untuk tahun 2026, Pemprov Lampung kembali mengalokasikan anggaran signifikan bagi Lampung Utara, meliputi:
Rp40,52 Miliar untuk perbaikan 5,39 km jalan provinsi.
Rp1,98 Miliar untuk penanganan jalan desa.
Rp2,1 Miliar untuk pembangunan jembatan.
Integritas dan Tata Kelola Menutup arahannya, Gubernur Mirza mengingatkan agar setiap tahapan perencanaan dilakukan dengan prinsip good governance. Perencanaan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal, dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang saat ini berada di level 15,78% di Lampung Utara.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan yang kita susun hari ini adalah pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Post a Comment