Pesisir Barat – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat, Edison Surya, menjelaskan bahwa hingga pertengahan Maret 2026 penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayah setempat masih belum dapat direalisasikan karena proses administrasi yang harus melalui tahapan persetujuan di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Edison, keterlambatan tersebut terjadi karena dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung beberapa kali mendapatkan catatan revisi sehingga harus dilengkapi kembali sebelum memperoleh persetujuan akhir.
“Kendala tersebut terus berulang, sehingga dokumen itu terus bolak-balik, dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten. Kendala itu juga diperparah karena dokumen yang disampaikan harus berbentuk fisik, tidak boleh memakai dokumen online, sehingga hal ini menyebabkan proses sangat rumit dan tidak efisien,” ujar Edison.
Ia menjelaskan, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah memprioritaskan penyaluran ADP tersebut agar dapat segera direalisasikan. Bahkan anggaran untuk dana tersebut disebut telah tersedia dan siap dicairkan apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
Meski penyaluran dana operasional tersebut masih tertunda sejak awal tahun 2026, Edison menegaskan bahwa pemerintahan pekon di Kabupaten Pesisir Barat tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, aparatur pemerintahan pekon tetap menjalankan aktivitas pelayanan administrasi seperti biasa, mulai dari pengurusan surat menyurat, dokumen kependudukan, hingga berbagai kebutuhan administrasi masyarakat lainnya.
Hal ini dinilai penting mengingat setelah perayaan Idul Fitri biasanya terjadi peningkatan permintaan pelayanan administrasi di tingkat pekon. Banyak masyarakat yang memanfaatkan momentum mudik lebaran untuk mengurus berbagai dokumen penting, seperti surat pindah domisili, pengantar kerja ke luar daerah, maupun berbagai kebutuhan administrasi lainnya.
Selain itu, budaya merantau yang cukup kuat di kalangan masyarakat Pesisir Barat juga membuat kebutuhan terhadap dokumen administrasi desa meningkat signifikan setelah hari raya.
Oleh karena itu, pemerintahan pekon di wilayah tersebut tetap berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, meskipun operasional pemerintahan desa saat ini masih menunggu realisasi pencairan ADP.
Edison berharap setelah masa cuti bersama Idul Fitri berakhir, proses persetujuan dokumen di tingkat provinsi dapat segera rampung sehingga penyaluran ADP dapat segera dilaksanakan dan operasional pemerintahan pekon dapat berjalan lebih optimal.
Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Barat untuk tetap memahami situasi yang terjadi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya, sehingga suasana tetap kondusif sembari menunggu proses administrasi penyaluran ADP diselesaikan. (*)
Post a Comment