KEDONDONG — Belum usai sorotan publik terkait skandal SPAM yang terindikasi pungutan liar (pungli), Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran kembali diguncang isu dugaan maladministrasi. Kali ini, proyek pembangunan Sumur Bor (Pamsimas) di Dusun Lebak Asem menjadi pemicu polemik lantaran kondisinya yang dinilai asal jadi dan tidak memberikan manfaat bagi konsumsi warga.
Selasa (17/2/2026), sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan sesepuh setempat secara terbuka mempertanyakan standar kelayakan fisik serta transparansi anggaran proyek yang bersumber dari dana desa tersebut.
Enam Poin Tuntutan dan Temuan Warga
Masyarakat Dusun Cimahi/Lebak Asem mencatat enam kejanggalan utama dalam progres pembangunan Pamsimas:
Kualitas Air: Air yang dihasilkan mengandung zat kapur tinggi, sehingga warga tidak berani mengonsumsinya untuk masak atau minum.
Kerusakan Fisik: Pondasi bak penampungan sudah mengalami retak-retak, berlubang, bahkan mulai ditumbuhi tanaman liar (pohon pisang).
Keamanan Listrik: Meteran listrik dipasang pada tiang bak penampung, memicu kekhawatiran terjadinya korsleting arus pendek.
Tenaga Kerja: Proyek tidak memberdayakan warga setempat, melainkan menggunakan pekerja dari luar wilayah.
Ketidakpastian Anggaran: Terdapat simpang siur informasi anggaran antara angka Rp130 juta (dugaan warga), Rp87 juta (versi Kades), dan Rp81 juta (versi Sekdes).
Proyek "Siluman": Meski terpampang dalam prasasti Dana Desa, pelaksanaan proyek di lapangan tidak memasang papan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tanggapan Kontroversial Aparatur Desa
Dalam konfirmasi terpisah, terjadi saling lempar tanggung jawab antar-aparatur desa. Badrunaim selaku Koordinator Pokmas mengklaim dirinya hanya mandor yang menjalankan perintah Kepala Desa. Sementara itu, Kades Fadli mengarahkan persoalan teknis anggaran kepada Sekdes.
Sekretaris Desa (Sekdes) Kedondong menanggapi kritik pewarta dan warga dengan nada meremehkan. Meski mengakui bahwa proyek tersebut adalah program APBDes, ia menyangkal adanya mark-up anggaran dan menolak memberikan rincian dokumen RAP secara terbuka.
"Lihat bangunannya saja, tidak usah mencari-cari. Kecuali airnya tidak naik, itu baru masalah. Saya ini pusing mau merokok," ujar Sekdes sambil tertawa lepas saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).
Ringkasan Konflik Proyek Pamsimas Kedondong
| Aspek Masalah | Kondisi di Lapangan |
| Kualitas Layanan | Air tidak layak konsumsi (Zat Kapur Tinggi). |
| Transparansi | Tanpa Papan Informasi Publik (Indikasi Proyek Siluman). |
| Integritas Bangunan | Pondasi retak dan bolong (Terkesan asal jadi). |
| Keseimbangan Anggaran | Simpang siur informasi (Rp81 Juta vs Rp87 Juta vs Rp130 Juta). |
Desakan Audit APIP dan APH
Menyikapi polemik ini, tokoh masyarakat dan sesepuh Desa Kedondong mendesak keras agar Inspektorat Kabupaten Pesawaran (APIP) dan Dinas PMD segera turun lapangan melakukan audit terbuka. Warga juga meminta pihak Polres Pesawaran serta Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan intensif terkait indikasi kerugian keuangan negara dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemeriksaan ini dinilai mendesak (urgensi) guna memastikan dana yang bersumber dari APBN/APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan justru menimbulkan keresahan dan risiko kesehatan.
Post a Comment