Operasi Keselamatan Krakatau 2026: Samsat Rajabasa Temukan Kendaraan Menunggak Pajak Sejak 2018

 

BANDAR LAMPUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melalui UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa memperkuat kerja sama lintas sektoral dalam Operasi Gabungan Keselamatan Krakatau 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Jalan P. Antasari, Bandar Lampung, pada Kamis (5/2/2026) ini menyasar sinkronisasi antara kepatuhan lalu lintas dan ketaatan administrasi pajak kendaraan.

Operasi ini melibatkan tim terpadu dari Polresta Bandar Lampung dan pejabat struktural Samsat guna memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB).

Temuan Lapangan: Tunggakan Pajak Bertahun-tahun

Dalam proses pendataan yang dilakukan oleh tim Kasi Pendataan dan Penetapan, petugas menemukan fakta memprihatinkan terkait tingkat kepatuhan pemilik kendaraan, khususnya roda dua.

• Tunggakan Jangka Panjang: Ditemukan kendaraan yang tidak menunaikan kewajiban pajak sejak tahun 2018 dan 2019.

• Faktor Penyebab: Mayoritas pelanggar mengaku kendala ekonomi menjadi alasan utama terjadinya penunggakan pajak yang berlarut-larut.

“Kami menemukan kendaraan yang menunggak pajak hingga 8 tahun. Melalui operasi ini, kami ingin mengingatkan bahwa kepatuhan berlalu lintas harus sejalan dengan kepatuhan membayar pajak demi legalitas kendaraan yang sah di mata hukum,” ujar Kasi Pendataan dan Penetapan, Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M.

Evaluasi Kebijakan dan Program Pemutihan

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kemungkinan adanya program pemutihan pajak kembali, pihak Samsat menegaskan bahwa data temuan dalam Operasi Krakatau 2026 ini akan menjadi basis data penting.

“Data temuan di lapangan akan dihimpun terlebih dahulu sebelum diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan kebijakan strategis selanjutnya,” tambahnya.

Pajak untuk Pembangunan Lampung

Pihak Bapenda menekankan bahwa PKB adalah salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Provinsi Lampung. Operasi ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan Samsat Rajabasa dan UPTD Kedamaian sebagai wujud komitmen penguatan pengawasan administrasi kendaraan di wilayah ibu kota provinsi.