BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap program hilirisasi kakao berbasis agroforestry. Inovasi ini diproyeksikan menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendongkrak kesejahteraan 18.000 petani sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan di Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan strategis bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) di Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026).
Transformasi Perhutanan Sosial
Program ini direncanakan akan mengoptimalkan lahan seluas kurang lebih 35.000 hektare yang tersebar di empat kabupaten kunci: Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Melalui skema Perhutanan Sosial, petani tidak hanya diberikan akses lahan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam ekosistem industri kakao modern.
“DPRD Lampung mendukung penuh pendekatan agroforestry ini. Kita tidak hanya bicara soal peningkatan ekonomi, tapi juga pelestarian lingkungan. Kakao yang ditanam di bawah naungan pohon hutan akan menjaga fungsi ekologis sekaligus memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Kolaborasi Multipihak dan Investasi Global
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Kehadiran mitra internasional seperti P4F dan PT Olam diharapkan dapat membuka akses pasar global bagi produk kakao Lampung yang memiliki standar keberlanjutan.
Fokus Utama Sinergi:
Peningkatan Produktivitas: Penerapan teknik budidaya agroforestry untuk hasil panen berkualitas tinggi.
Akses Pasar: Penyerapan hasil panen oleh PT Olam untuk rantai pasok industri internasional.
Transparansi Kebijakan: DPRD berkomitmen mengawasi implementasi MoU agar tetap berpihak pada kepentingan petani kecil.
Percepatan Implementasi
Giri menekankan pentingnya langkah konkret pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Ia meminta dinas terkait, seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, untuk segera mengawal teknis di lapangan agar 18.000 petani yang terlibat dapat merasakan dampak ekonomi secara nyata.
“Sinergi ini harus menjadi rujukan pembangunan pertanian masa depan. Kita buktikan bahwa ekonomi daerah bisa tumbuh selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup,” pungkasnya.
Post a Comment