BANDAR LAMPUNG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk bersikap hati-hati dalam mengimplementasikan skema perdagangan karbon. WALHI menilai, tanpa tata kelola yang transparan dan berpihak pada rakyat, mekanisme ini hanya akan menjadi alat pencitraan hijau (greenwashing) bagi industri polutan.
Direktur WALHI Lampung secara tegas menyatakan bahwa krisis iklim tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperdagangkan emisi di atas kertas tanpa adanya pengurangan emisi secara nyata di lapangan.
Risiko "Greenwashing" dan Ketidakadilan Ruang
WALHI Lampung menyoroti bahwa perdagangan karbon berisiko menjadi "jalan pintas" bagi korporasi besar untuk terus membuang emisi dengan cara membeli kredit karbon. Skema ini dikhawatirkan mengabaikan akar persoalan krisis iklim dan justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga hutan yang sesungguhnya.
Pelajaran dari Kegagalan Proyek Karbon
Catatan kritis WALHI menekankan bahwa Indonesia sudah memiliki pengalaman pahit terkait proyek karbon yang gagal atau justru memicu konflik agraria.
"Pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu. Jangan sampai perdagangan karbon melahirkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Kami menuntut kebijakan iklim yang benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar komodifikasi udara," tegas Mustakim dalam pernyataan sikapnya, Minggu (25/1/2026).
Tiga Desakan Utama WALHI Lampung:
Transparansi dan Keadilan: Pemerintah wajib memastikan tata kelola karbon melibatkan partisipasi penuh masyarakat adat dan lokal.
Hentikan Greenwashing: Melarang penggunaan kredit karbon sebagai alasan industri pencemar untuk tidak mengurangi emisi operasionalnya secara mandiri.
Lindungi Hak Rakyat: Memastikan skema karbon tidak menjadi kedok baru bagi perampasan lahan atau pembatasan akses rakyat terhadap sumber daya alam.
WALHI Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat dan jurnalis untuk terus mengawal kebijakan iklim ini agar tidak hanya menjadi ajang bisnis bagi elit, tetapi benar-benar memberikan keadilan ekologis bagi generasi mendatang.
Salam Adil dan Lestari.
Post a Comment