Tuntutan Jalan Tak Digubris, Warga Gedung Meneng Tuding Pemerintah Daerah "Tutup Mata"

 

TULANG BAWANG, LAMPUNG – Meski sempat viral dan menjadi sorotan di berbagai media online beberapa hari terakhir, jeritan warga Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah seolah membentur dinding kosong. Hingga Senin (19/1/2026), masyarakat setempat masih mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang dalam merespons penderitaan mereka.

Warga menilai pemerintah daerah cenderung abai terhadap akses jalan kabupaten yang selama bertahun-tahun tidak pernah tersentuh pembangunan, padahal akses tersebut merupakan urat nadi bagi sedikitnya 11 desa di wilayah tersebut.

Akses Vital 11 Desa Terlantar

Jalan yang dikeluhkan merupakan jalur utama menuju Kantor Kecamatan Gedung Meneng yang dilalui warga dari berbagai desa, termasuk Desa Bandarrejo dan Bandar Rahayu. Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam sektor-sektor krusial lainnya:

• Ekonomi: Terganggunya jalur logistik menuju kawasan PT SGC dan pusat pasar.

• Pendidikan & Kesehatan: Bahaya bagi anak sekolah dan pasien yang memerlukan rujukan medis darurat.

• Pelayanan Publik: Kendala akses menuju pusat administrasi kecamatan.

Bahaya Mengintai di Musim Hujan

Memasuki musim penghujan, kondisi jalan semakin memprihatinkan. Lubang-lubang dalam yang tergenang air serta medan yang licin kerap memicu kecelakaan, baik bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Kami sebagai masyarakat hanya menuntut hak kami. Jalan ini sangat vital, tapi sudah bertahun-tahun tidak pernah kami rasakan pembangunan. Kami merasa seolah pemerintah tutup mata melihat kondisi kami setiap hari bertaruh nyawa di jalan ini,” ungkap salah satu perwakilan warga Gedung Meneng dengan nada kecewa.

Masyarakat Desak Realisasi Nyata

Masyarakat menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji manis atau sekadar meninjau tanpa aksi. Warga mendesak pihak terkait untuk segera turun ke lapangan dan memberikan kepastian anggaran perbaikan pada tahun 2026 ini.

Jika keluhan ini terus dibiarkan tanpa tindak lanjut nyata, dikhawatirkan roda perekonomian wilayah Gedung Meneng akan semakin terpuruk dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah akan merosot tajam.