JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menorehkan sejarah baru dalam dunia birokrasi Indonesia. Provinsi Lampung berhasil menjadi satu-satunya pemerintah provinsi dari 38 provinsi di tanah air yang meraih kategori Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, dalam acara Penyampaian Opini Ombudsman RI di Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).
Transformasi Pengawasan Pelayanan Publik
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi era baru pengawasan birokrasi. Ombudsman melakukan transformasi dari sekadar penilaian zona kepatuhan menjadi Penilaian Maladministrasi.
"Fokus opini kini lebih tajam pada aspek kepuasan masyarakat serta kepatuhan instansi terhadap tindakan korektif dan rekomendasi Ombudsman. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara," jelas Najih.
Dari total 310 instansi (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) yang dinilai di seluruh Indonesia, Provinsi Lampung muncul sebagai pemimpin di tingkat provinsi dengan standar kualitas yang melampaui daerah lainnya.
Legitimasi Negara Melalui Birokrasi Berkualitas
Hadir dalam acara tersebut, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa kualitas pelayanan publik adalah cerminan dari kepercayaan rakyat kepada negara.
"Ketika birokrasi berkualitas dan bebas dari praktik maladministrasi, kepercayaan rakyat akan meningkat. Legitimasi negara akan melemah jika pelayanan publik masih dipenuhi praktik yang merugikan warga," tegas Yusril.
Hasil Kerja Kolektif dan Komitmen Inovasi
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (Marindo), menyatakan bahwa capaian luar biasa ini adalah buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif. Kami berkomitmen menjadikan predikat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi Lampung yang transparan dan akuntabel," ucap Sekdaprov.
Prestasi ini mengukuhkan Provinsi Lampung sebagai barometer nasional dalam upaya pencegahan maladministrasi dan pembangunan birokrasi yang benar-benar mendengar serta melayani warganya.
Post a Comment