BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung secara resmi menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan di Balai Keratun, Kamis (15/1/2026). Kehadiran jajaran legislatif ini menegaskan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan arah pembangunan Lampung selaras dengan visi nasional.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target-target makro ekonomi yang ambisius.
Target Ambisius: Ekonomi Tumbuh 8%, Kemiskinan Turun ke 5%
Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menetapkan sasaran pembangunan yang progresif untuk tahun 2027. Target ini dirancang untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Lampung di tengah tren penurunan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 10,62% (data BPS per September 2024).
Pilar Utama Strategi RKPD 2027:
Penurunan Ego Sektoral: Ketua DPRD meminta seluruh Komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kolaborasi tanpa batasan sekat instansi.
Integrasi Program Nasional: Memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai motor penggerak ekonomi dengan melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera.
Kemandirian Fiskal: Mendorong investasi dan penguatan sektor produktif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil jika sinergi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) terjalin kuat.
“Sinergi adalah kunci utama. Kami meminta seluruh mitra kerja di pemerintahan untuk fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. RKPD 2027 harus disusun secara terukur dan aspiratif,” tegas Giri.
Perencanaan Inklusif dan Berkelanjutan
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya turut mengapresiasi dukungan DPRD. Ia menekankan bahwa RKPD 2027 harus berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah secara inklusif. Keselarasan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, Anggota DPRD Abdul Aziz, serta jajaran pejabat eselon II dari seluruh penjuru Provinsi Lampung.
Post a Comment