Jaga Marwah Reformasi, DPP Bara JP Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

 

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP Bara JP) secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Bara JP menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia guna menjaga profesionalisme dan netralitas institusi.

Pernyataan ini merespons dinamika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang memunculkan usulan perubahan posisi Polri di bawah kementerian.

Buah Reformasi yang Harus Dijaga

Sekretaris Jenderal DPP Bara JP, Boy Nababan, menekankan bahwa struktur Polri saat ini merupakan amanat fundamental dari Reformasi 1998 yang telah memisahkan peran pertahanan dan keamanan secara proporsional.

“Bara JP menilai Polri saat ini sudah jauh lebih maju dan profesional. Penempatan Polri di bawah Presiden adalah buah Reformasi ’98 yang sudah teruji. Kami menilai posisi ini adalah harga mati yang sebaiknya tetap dipertahankan demi independensi penegakan hukum,” ujar Boy Nababan, Selasa (27/1/2026).

Bukan Isu Urgen bagi Masyarakat

Menurut Bara JP, perdebatan mengenai struktur kelembagaan bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat. Dibandingkan mengubah struktur, pemerintah dan parlemen diminta untuk lebih fokus pada penguatan pelayanan dan kinerja kepolisian di lapangan.

“Perdebatan soal posisi Polri tidak terlalu urgen bagi kebutuhan masyarakat hari ini. Rakyat tidak butuh perubahan struktur, yang mereka butuhkan adalah peningkatan kinerja, kecepatan respons, dan kualitas pelayanan kepolisian,” tegas Boy.

Konsistensi Sistem Presidensial

Secara konstitusional, Boy menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, penempatan kementerian, TNI, dan Polri di bawah komando Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah langkah yang sudah tepat secara administratif maupun strategis.

“Jika ada pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang dianggap kurang sempurna, silakan dibenahi secara teknis. Namun, hal fundamental seperti posisi Polri jangan diutak-atik,” tambahnya.

Bara JP berharap para pembuat kebijakan di Senayan lebih bijak dalam menyerap aspirasi dan tetap berpegang pada prinsip penguatan institusi ketimbang melakukan eksperimen struktur yang berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan.