Lampung Raih Status "Fiskal Kuat" dari Kemendagri, Realisasi Belanja 2025 Lampaui Rata-Rata Nasional

 

JAKARTA, 24 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Provinsi Lampung resmi masuk dalam kategori Fiskal Kuat dan berhasil mencatatkan realisasi belanja yang melampaui rata-rata nasional per Desember 2025.

Hasil ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD 2025 di Jakarta, Selasa (24/12), yang mengukuhkan kemandirian fiskal Lampung di tengah dinamika ekonomi nasional.

Kemandirian Fiskal dan Struktur Keuangan Sehat

Provinsi Lampung dinilai memiliki struktur keuangan yang resilien karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan ruang fiskal yang memadai bagi daerah untuk mendanai pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pusat.

Realisasi Belanja di Atas Rata-Rata Nasional

Hingga 23 Desember 2025, eksekusi anggaran Provinsi Lampung menunjukkan progresivitas yang tinggi:

• Capaian Belanja: Berhasil melampaui angka 76,80 persen (rata-rata nasional provinsi).

• Pengelolaan Kas: Posisi kas daerah berada di bawah rata-rata nasional (Rp1,35 triliun). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak mengendapkan dana, melainkan aktif menyalurkannya untuk program pembangunan dan pelayanan publik.

“Langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Strategi Penguatan di Akhir Tahun

Menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, Pemprov Lampung fokus pada tiga area utama untuk menjaga kesinambungan kinerja:

1. Mitigasi & Pendampingan: Penguatan perencanaan dan kualitas pengendalian internal di setiap unit kerja.

2. Percepatan Program: Memastikan belanja publik yang produktif berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

3. Sinergi Kabupaten/Kota: Mendorong koordinasi lintas daerah agar pelaksanaan APBD selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dengan pengelolaan kas yang aktif dan produktif, APBD Lampung tahun 2025 terbukti berfungsi optimal sebagai instrumen utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sang Bumi Ruwa Jhurai.