Selain Dugaan Intervensi Proyek, Anggota DPRD Bandarlampung Heti Friskatati Diduga Menikah Siri Tanpa Izin Istri Sah Pasangan

BANDAR LAMPUNG, 14 November 2025– Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung dari Fraksi Partai Golkar, Heti Friskatati (HT), kini menghadapi polemik ganda. Selain dugaan intervensi dalam proyek revitalisasi sekolah, muncul isu sensitif terkait etika pejabat publik menyusul dugaan pernikahan siri tanpa izin istri sah dari pasangannya, Yombi, yang merupakan pelaksana proyek.

Dugaan Pernikahan Siri dan Talak Tiga yang Belum Sah Hukum

Menurut sumber terpercaya, hubungan antara Heti Friskatati dan Yombi diduga telah berkembang dari hubungan kerja menjadi hubungan biologis yang berujung pada pernikahan siri. Sumber menyebutkan:

• Status Yombi: Yombi diduga telah menikahi HT secara diam-diam tanpa seizin istri sahnya.

• Status Istri Sah: Meskipun Yombi disebut telah menjatuhkan talak tiga kepada istri sahnya, status pernikahan mereka secara hukum negara masih berlaku karena belum ada putusan pengadilan. Istri sah Yombi dan anak-anaknya disebut telah ditinggalkan, tetapi secara hukum, mereka tetap berstatus istri sah.

Sebagai pejabat publik, Heti Friskatati dinilai seharusnya memahami bahwa pernikahan dengan laki-laki beristri hanya dapat dilakukan atas izin istri pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Ancaman Sanksi Etik dan Hukum Pidana

Jika dugaan ini terbukti, praktik pernikahan siri tanpa persetujuan istri sah dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik secara etik maupun hukum:

• Konsekuensi Pidana: Dugaan pernikahan siri tanpa izin istri sah dapat dijerat Pasal 279 KUHP mengenai tindakan menikahi wanita lain padahal masih terikat perkawinan yang sah.

• Konsekuensi Etik: Badan Kehormatan (BK) DPRD berpotensi melakukan pemeriksaan terhadap HT. Sanksi etik dapat berkisar dari teguran, peringatan, hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung temuan pelanggaran.

• Konsekuensi Administratif: Pernikahan siri juga dapat menyulitkan pemenuhan hak-hak perdata serta pengurusan administrasi negara seperti KTP, KK, dan akta kelahiran anak.

Hingga berita ini dimuat, Heti Friskatati belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan yang berkembang. Media masih berupaya menghubungi kedua belah pihak untuk meminta penjelasan.