BANDAR LAMPUNG, 4 November 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung telah mencapai kesepakatan strategis untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 1 triliun. Dana pinjaman ini dialokasikan khusus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan provinsi, dalam tahun anggaran 2026.
Upaya Strategis Mengatasi Keterbatasan Anggaran
Kesepakatan mengenai pengajuan pinjaman daerah ini tertuang dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang dilaksanakan pada Agustus 2025 lalu.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan langkah ini adalah upaya strategis Pemprov untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak.
“Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan,” kata Munir.
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Lampung memang membutuhkan perhatian serius. Pinjaman ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat untuk mengatasi penanganan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.
Prioritas Perbaikan Jalan dan Sumber Pinjaman
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa perbaikan jalan menjadi prioritas utama karena memiliki dampak langsung terhadap konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak rusak,” ujarnya.
Mengenai sumber pinjaman, Munir menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan penuh Pemprov Lampung. Namun, Pemprov disebut berencana mengajukannya kepada lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar.
Munir juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pinjaman Rp 1 triliun ini agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.
Post a Comment