BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memproyeksikan pendapatan daerah dari sektor pajak pada tahun 2025 akan mencapai 73,49% dari target. Meski ada beberapa kendala, Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menyebutkan bahwa beberapa sektor menunjukkan capaian positif, bahkan melampaui target:
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diproyeksikan mencapai 107,31%.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diproyeksikan mencapai 105,63%, didukung oleh tren peningkatan konsumsi BBM.
Pajak Rokok diproyeksikan mencapai 100%.
Kendala dan Tantangan Pajak Daerah
Slamet Riadi mengakui adanya tantangan di beberapa sektor, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru diproyeksikan mencapai 42,20%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain data potensi yang tidak riil, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta adanya kebijakan relaksasi pajak dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Pajak Air Permukaan (PAP) diproyeksikan sebesar 94,87% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBL) hanya 38,75%.
Inovasi dan Upaya Pemprov Lampung
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapenda Lampung terus berinovasi. Kabid Pajak Bapenda, Intania Purnama, menjelaskan bahwa banyak data kendaraan yang masuk dalam potensi, namun tidak dapat ditagih karena kondisi seperti kendaraan yang rusak berat, hilang, atau sudah dijual namun belum melakukan BBNKB.
Sebagai solusi, Pemprov Lampung telah membentuk tim percepatan optimalisasi PAD dan menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan Jasa Raharja untuk memaksimalkan penagihan.
Selain itu, Pemprov juga telah menghadirkan dua unit Samsat Digital Drive Thru di Bandar Lampung untuk mempermudah perpanjangan STNK dan pengesahan tahunan. Lokasi Samsat Digital ini berada di Jalan Z.A. Pagar Alam dan di depan Kantor Gubernur Lampung.
Post a Comment