Jakarta, 31 Juli 2025 – Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Boy Nababan, angkat bicara perihal keanggotaan resmi Indonesia di BRICS sejak awal 2025. Menurutnya, keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan langkah berani yang secara tegas mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam kancah geopolitik global.
"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah cerminan komitmen kuat untuk menjaga kepentingan nasional kita di tengah dinamika dunia yang terus berubah," ujar Boy Nababan dalam keterangan persnya hari ini.
Nababan menjelaskan bahwa Bara JP melihat berbagai potensi positif dari keanggotaan ini, baik dari aspek geopolitik maupun penguatan ekonomi. Secara geopolitik, BRICS menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam tatanan dunia multipolar, memperbesar pengaruh Indonesia dalam pengambilan keputusan global. "Ini juga mengurangi ketergantungan kita pada negara-negara Barat dan lembaga internasional yang selama ini mendominasi," tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan, di mana Indonesia dapat lebih aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang, khususnya dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.
Dari sisi ekonomi, Boy Nababan menekankan bahwa BRICS adalah kelompok yang sangat strategis, menyumbang 37% dari PDB dunia dan 46% populasi global pada 2024. "Pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya yang terus melonjak, serta kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor dan impor dunia, menjadikan BRICS sebagai mitra yang sangat potensial bagi Indonesia," jelasnya.
Salah satu keuntungan ekonomi yang paling disoroti adalah akses ke pendanaan alternatif melalui New Development Bank (NDB) BRICS. "NDB bisa jadi alternatif yang krusial untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan kita, lepas dari ketergantungan pada Bank Dunia atau IMF," kata Nababan. Selain itu, peluang akses ke pasar besar dan sumber investasi dari negara-negara anggota seperti India, Tiongkok, dan Brasil juga dinilai sangat menguntungkan.
Meski optimistis, Boy Nababan juga tidak menampik adanya tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi pemerintah. "Kita harus waspada terhadap potensi friksi dengan mitra Barat. Indonesia wajib menjaga posisi non-blok agar tidak dicap condong ke salah satu blok," tegasnya.
Perbedaan sistem politik beberapa anggota BRICS yang cenderung otoriter dengan demokrasi Indonesia, serta potensi perbedaan kepentingan ekonomi yang bisa menghambat kerja sama riil, juga menjadi perhatian. "BRICS memang belum seefektif G7 atau OECD dalam kebijakan konkret, dan belum ada integrasi ekonomi signifikan. Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama," ujarnya.
Terakhir, Boy mengingatkan akan beban diplomatik dan komitmen tambahan yang menyertai keanggotaan BRICS, termasuk kontribusi keuangan dan sumber daya.
Meski demikian, Boy kembali menegaskan dukungan Bara JP terhadap langkah pemerintahan Prabowo-Gibran ini. "Bergabungnya kita ke BRICS adalah keputusan yang tepat dan berani, yang akan memperkuat posisi strategis dan ekonomi Indonesia. Namun, kita harus memastikan manfaatnya maksimal dibanding risikonya," pungkasnya.
Untuk itu, Bara JP mengusulkan empat langkah tindak lanjut, pertama, Mendorong BRICS menjadi blok perdagangan dan kerja sama ekonomi yang lebih dalam. Kedua, Mendesak BRICS untuk segera membahas pengurangan hambatan tarif dan non-tarif demi akses pasar yang lebih adil bagi Indonesia. Ketiga, Mengembangkan kerja sama sumber daya manusia, investasi, dan keamanan dalam jangka menengah-panjang. Keempat, Tetap terbuka terhadap kerja sama dengan Blok Barat, sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif, selama Indonesia mendapat perlakuan adil.
Post a Comment