Jakarta, 11 Juli 2025 — PT Sugar Group Companies (SGC) dijadwalkan akan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin, 15 Juli 2025, menyusul polemik terkait pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (9/7/2025), yang memutuskan pentingnya pengukuran ulang lahan HGU PT SGC. Perusahaan raksasa produsen gula itu diduga telah memanfaatkan lahan di luar batas konsesi yang resmi ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyebut pengukuran ulang sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran hukum.
“Langkah pengukuran ini krusial untuk memastikan batas sah HGU yang dimiliki SGC,” tegas Dede Yusuf dalam rapat tersebut.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI Dapil Lampung I, Zulkifli Anwar, yang menyebut pengukuran ulang merupakan bagian dari penegakan keadilan agraria di Provinsi Lampung.
“Biaya ukur ulang lahan PT SGC bisa ditanggung Kementerian ATR/BPN karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Zulkifli.
Aksi Tiga LSM Lampung Jadi Pemicu
Isu ini mencuat setelah tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Lampung, yakni Akar, Keramat, dan Pematank, menggelar aksi di Gedung Kejaksaan Agung, KPK, dan DPR RI. Ketiganya menyuarakan dugaan pelanggaran batas HGU oleh SGC. Aspirasi tersebut juga mereka sampaikan dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dan Pemprov Lampung di Kantor Gubernur awal Juli lalu.
Ketua LSM Akar Lampung, Indra Musta’in, menyambut baik sikap tegas DPR RI yang merespons aspirasi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja DPR RI yang mendengar dan menindaklanjuti pengaduan soal HGU SGC,” ujar Indra.
Sementara itu, Ketua LSM Pematank, Romli, menekankan pentingnya pelibatan pihak independen dalam proses ukur ulang.
“Jika dilakukan pengukuran ulang, harus oleh tim independen agar hasilnya objektif dan sesuai dengan dokumen HGU yang sah dari pemerintah,” katanya.
Romli juga memastikan ketiga LSM akan turun langsung mengawal proses tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Post a Comment